PKB Kaji Gubernur Ditunjuk oleh Pemerintah Pusat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan bahwa partainya sedang mengkaji gubernur ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat atau melalui mekanisme DPRD, dikarenakan biaya untuk pemilihan gubernur terlalu tinggi.

"Gubernur fungsinya hanya koordinator. Karena kan kita rezimnya otonomi daerah," kata Jazilul di Jakarta, Jumat (29/11) malam.

Ia mencontohkan Pilkada di Jawa Barat, untuk mencari seorang gubernur yang fungsinya hanya sebagai koordinator harus menghabiskan anggaran hingga Rp1 triliun lebih.

Kondisi itu lanjut Jazilul, tentu kurang ideal dengan kinerja gubernur. Anggaran sebesar itu dapat digunakan hal yang lebih bermanfaat dan mendasar terutama pendidikan dan kesehatan.

Anggaran sebanyak itu kata Jazilul hanya untuk satu daerah, belum lagi di provinsi lainnya.

"Kalau dibuat sekolah, jadi berapa sekolah? Itu anggaran di Jawa Barat saja. Kalau itu buat renovasi sekolah, saya pikir renovasi sekolah di Jawa Barat cukup," tuturnya.

Jazilul menambahkan bahwa PKB sedang mengkaji pilgub ditiadakan dengan diganti melalui mekanisme penunjukan langsung, maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut dia, pemilihan gubernur ketika melalui DPRD hanya membutuhkan satu kotak suara, tapi ketika dipilih langsung membutuhkan ribuan kotak suara.

"Lebih baik serahkan kepada DPRD, simpel, masyarakat mungkin bisa memberikan masukan kepada partai atau lembaga lain yang kemudian bisa dimajukan," katanya.

sumber : Antara