Riset BRIN: Kerusakan Lamun di Jawa-Sumatra Jadi Bom Waktu Emisi Karbon

Ilustrsi wilayah pesisir pulau Jawa.(Antara)

KERUSAKAN padang lamun di pesisir Jawa dan sebagian Sumatra berpotensi menjadi salah satu sumber emisi karbon tersembunyi terbesar di Indonesia. Temuan ini terungkap dalam riset terbaru Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang menunjukkan bahwa degradasi ekosistem lamun di wilayah dengan tekanan aktivitas manusia tinggi dapat melepaskan karbon jauh lebih besar dibandingkan kawasan timur Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Oseanologi BRIN, A’an Johan Wahyudi, untuk pertama kalinya menghitung faktor emisi karbon lamun spesifik Indonesia, yakni jumlah karbon yang dilepaskan ke atmosfer per hektare per tahun akibat kerusakan ekosistem lamun. Hasilnya mengindikasikan bahwa wilayah pesisir padat penduduk sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi justru menyimpan risiko emisi karbon paling besar.

“Selama ini lamun selalu dilihat sebagai penyerap karbon. Padahal, ketika rusak, ia bisa berubah menjadi sumber emisi yang signifikan,” kata A’an, Kamis (15/1).

Lamun menyimpan karbon dalam biomassa daun, akar, dan rimpang. Namun tekanan pembangunan pesisir, mulai dari reklamasi, pengerukan, hingga peningkatan sedimentasi, mengganggu stabilitas ekosistem tersebut. Ketika lamun mati dan terurai, karbon yang sebelumnya tersimpan justru dilepaskan kembali ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida.

Dalam risetnya, A’an menggunakan pendekatan chronosequence modeling untuk mengatasi minimnya data jangka panjang. Metode ini membandingkan kondisi padang lamun yang masih relatif utuh dengan yang telah terdegradasi guna memperkirakan perubahan stok karbon dari waktu ke waktu. Wilayah dengan kondisi lamun yang masih baik, seperti Nusa Tenggara Timur, dijadikan gambaran kondisi masa lalu sebelum tekanan manusia meningkat.

Hasil analisis menunjukkan faktor emisi karbon lamun Indonesia berada pada kisaran 0,53 hingga 3,25 ton karbon per hektare per tahun. Nilai tertinggi ditemukan di pesisir Jawa dan sebagian Sumatra, wilayah dengan tingkat urbanisasi dan aktivitas ekonomi paling intens. Sebaliknya, kawasan seperti Nusa Tenggara, Maluku, dan sebagian Sulawesi menunjukkan faktor emisi yang jauh lebih rendah.

“Tekanan antropogenik membuat kerusakan lamun di Jawa menghasilkan emisi karbon yang tidak sebanding dengan luas kerusakannya,” ujar A’an.

Temuan ini memiliki implikasi serius bagi kebijakan iklim nasional. Kerusakan satu hektare padang lamun di Jawa, misalnya, dapat memicu emisi karbon yang jauh lebih besar dibandingkan kerusakan dengan luas sama di wilayah timur Indonesia. Artinya, lokasi degradasi menjadi variabel krusial dalam perhitungan emisi karbon nasional, bukan sekadar luas kerusakan.

Riset ini juga mengkritisi ketergantungan Indonesia pada faktor emisi global (Tier-1 IPCC) dalam pelaporan emisi karbon biru. Menurut A’an, keragaman kondisi ekosistem pesisir Indonesia membuat angka rata-rata global tidak lagi relevan. Ia mendorong pemerintah beralih ke pendekatan Tier-2, dengan menggunakan faktor emisi spesifik nasional agar perhitungan emisi lebih akurat.

Meski demikian, A’an menegaskan bahwa angka yang dihasilkan saat ini masih bersifat awal karena baru menghitung karbon dari biomassa lamun. Padahal, cadangan karbon terbesar justru tersimpan di sedimen dasar laut. Integrasi data biomassa dan sedimen dinilai penting untuk menghasilkan estimasi emisi yang lebih komprehensif.

Ke depan, riset ini mempertegas bahwa perlindungan lamun bukan sekadar isu konservasi laut, melainkan strategi mitigasi iklim yang mendesak, terutama di wilayah pesisir Jawa dan Sumatra.

Tanpa regulasi ketat, praktik pembangunan pesisir berkelanjutan, serta sistem pemantauan jangka panjang, padang lamun berisiko berubah dari penyerap karbon alami menjadi sumber emisi baru yang menggerus target penurunan emisi Indonesia dalam kerangka Nationally Determined Contribution (NDC). (Z-10)