Apindo Ungkap Sudah 150.000 Orang Kena PHK, Sebut RI Rawan Premanisme

Jakarta, CNBC Indonesia - Dunia usaha memprediksi tren pemutusan hubungan kerja (PHK) masih akan terus berlanjut hingga penghujung 2025. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menyebut fenomena ini bukan lagi sekadar peristiwa musiman, melainkan telah menjadi gejala serius yang memerlukan perhatian menyeluruh.

"Ini memang sudah dirasakan juga dari survei yang dibuat oleh Apindo. Jadi kita sama-sama sepakat bahwa ini bukan hanya sekadar PHK biasa, tapi ini memang PHK sedang benar-benar berjalan dan masih terus bergulir," ujar Shinta dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Merujuk data BPJS Ketenagakerjaan, Shinta mengatakan, tercatat sebanyak 150 ribu pekerja telah terkena PHK selama Januari hingga Juni 2025. Dari jumlah tersebut, lebih dari 100 ribu orang sudah mengajukan klaim manfaat jaminan.

Angka ini, katanya, belum termasuk catatan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menggunakan basis data tersendiri.

Walaupun sumber data yang digunakan berbeda, tren peningkatan PHK dianggap tidak terbantahkan. Bahkan, pemerintah sendiri telah mengakui adanya kenaikan sebesar 32% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun salah satu faktor utama yang mendorong gelombang PHK ini, kata dia, karena melemahnya kinerja ekspor, terutama di sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT). Jika Indonesia tidak segera meningkatkan daya saing, Shinta memperingatkan bahwa dampaknya akan semakin luas.

"Kalau sekarang kita nggak punya tarif yang lebih baik dari kompetitor dan ada pengalihan order, itu kan jelas akan mengganggu nantinya tenaga kerja di Indonesia juga. Nanti PHK akan semakin lagi bertambah," tegasnya.

Sementara dari sisi wilayah, Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan tingkat PHK tertinggi akibat relokasi industri dan penurunan permintaan global.

Namun, daerah lain seperti Jawa Barat dan Banten juga mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja yang tak kalah signifikan.

Premanisme Bikin Tambah Runyam

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Apindo, Sanny Iskandar menyebut persoalan PHK bukan hanya dipicu oleh tekanan pasar global, tetapi juga oleh faktor keamanan di kawasan industri. Ia menyoroti masih maraknya praktik premanisme yang mengganggu aktivitas produksi.

"Ini sangat mengganggu sekali, dan ini nggak bisa lepas dari masalah yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja, di mana penyerapan itu tidak terjadi atau bahkan justru malah berujung PHK," kata Sanny.

Ia menyebut kawasan seperti Tangerang, Bekasi, Karawang, Subang, dan Kepulauan Riau sebagai titik-titik rawan yang kerap menghadapi gangguan keamanan. Hal ini bukan hanya merugikan pelaku usaha secara langsung, tetapi juga berimbas pada kepercayaan investor.

"Kerugian itu bukan terjadi dari segi angka yang dialami oleh para pelaku usaha, namun juga kerugian yang dialami negara adalah terhambatnya potensi investasi yang sebetulnya akan masuk, namun karena situasi yang ada di dalam negeri seperti itu tidak jadi masuk," tambahnya.

Berdasarkan data resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengkonfirmasi lonjakan PHK ini. Sepanjang kuartal I-2025, tercatat ada 42.385 pekerja yang terkena PHK, naik 32,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jawa Tengah memimpin dengan 10.995 kasus, disusul Jawa Barat (9.494) dan Banten (4.267).

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article BPJS Klaim Ketahanan Dana JKP Stabil Saat Ada Badai PHK