Liputan6.com, Jakarta Kepala BPOM Taruna Ikrar menyinggung dua lokasi di DKI Jakarta yang kerap ditemukan obat palsu dan obat tradisional atau suplemen kesehatan mengandung bahan berbahaya (bahan kimia obat/BKO). Peredaran produk illegal itu kerap ditemukan di Pasar Pramuka dan Grogol.
Hal itu disampaikan Taruna saat bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Senin, 28 Juli 2025. Ia pun meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bekerja sama untuk menertibkan peredaram obat illegal.
“Kami butuh dukungan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan,” kata Taruna kepada Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.
Taruna Ikrar mengungkapan bahwa DKI Jakarta merupakan pusat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Hal ini lantaran 50 persen persoalan terkait pengawasan komoditas terjadi di DKI Jakarta.
Menanggapi hal itu, Pramono Anung, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk mendukung penuh pengawasan BPOM di lapangan.
"Kami siap membantu operasi, termasuk mengerahkan Satpol PP [Satuan Polisi Pamong Praja]. Kami akan dukung sepenuhnya," kata Pramono mengutip keterangan tertulis BPOM.
Peningkatan Standar Kantor BBPOM
Taruna juga mengungkapkan pentingnya sinergi dalam pemanfaatan fasilitas, seperti mobil laboratorium keliling dan peningkatan standar kantor Balai Besar POM di Jakarta yang berlokasi di Cilangkap, Jakarta Timur.
“Kami minta dibantu untuk mobil keliling dan fasilitas kantor yang belum sesuai standar,” minta Taruna dalam pertemuan itu.
Terkait itu, Pramono membuka ruang koordinasi untuk mendukung mobil laboratorium keliling serta perbaikan kantor BBPOM di Jakarta.
"Saya cukup tahu karena dulu saya yang menyiapkan Perpres BPOM. Kebutuhan masyarakat tinggi, tapi dukungan internal masih kurang, itu yang harus kita perkuat," kata politisi PDIP itu.
Tujuan Pertemuan BPOM dan Pemprov DKI Jakarta
Pertemuan antara Taruna dan Pramono Anung menjadi tonggak baru penguatan sinergi antara BPOM dan Pemerintah DKI Jakarta dalam memastikan keamanan pangan dan obat masyarakat.
Tak hanya itu, sinergi kedua belah pihak juga akan mengoptimalkan upaya untuk memberdayakan UMKM serta mendorong efisiensi perizinan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta sebagai etalase nasional.