1 day ago
3
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Papua-Maluku Muhammad Fatahuddin menyatakan bahwa, BEM Papua-Maluku sejauh ini masih berkomitmen dan teguh dalam perjuangan bersama BEM SI kerakyatan. Fatah menyebut, dinamika yang terjadi dalam Musyawarah Nasional (Munas) BEM SI Kerakyatan baru-baru ini merupakan bagian dari dinamika yang wajar dalam forum pertukaran gagasan.
"Soal sikap internal wilayah Papua-Maluku, sejauh ini kami tidak merespons hal-hal yang terjadi di Munas. Bagi kami, itulah dinamika forum Munas sebagai ruang bertukar pikiran," ujar Fatah saat dihubungi pada Rabu, 30 Juli 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mengenai maraknya berbagai kampus yang memutuskan keluar dari aliansi BEM SI, ia mengatakan bahwa, hal itu merupakan hal yang lumrah dan hanya berbeda dari sudut pandang saja dalam melihat sesuatu.
"Fenomena yang terjadi itu hak mereka yang melihat dari sudut pandang lain. Tapi kami melihatnya sebagai bentuk ketidakdewasaan dalam menyikapi perbedaan pandangan dalam forum," ungkapnya.
Presiden Mahasiswa Universitas Khairun ini menegaskan bahwa, perjuangan BEM SI Kerakyatan tetap berada pada jalur murni, yakni menyuarakan keresahan rakyat. Ia juga membantah adanya campur tangan partai politik dan politisi dalam gerakan mahasiswa.
"Perjuangan BEM SI Kerakyatan murni dan mengatasnamakan keresahan rakyat. Soal keterlibatan politisi atau partai politik, tidak ada sama sekali," tegasnya.
Fatah juga menekankan bahwa, selama perjuangan tetap berpijak pada suara rakyat, maka tidak akan ada yang mampu menggoyahkan semangat gerakan mahasiswa. "Selama perjuangan ini murni dari keresahan rakyat, maka tidak akan mengganggu amarah dan semangat gerakan mahasiswa BEM SI Kerakyatan," ujarnya.
Sebelumnya, gejolak dalam tubuh BEM SI Kerakyatan mencuat setelah sejumlah BEM menyatakan keluar pasca pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII di Universitas Dharma Andalas, Padang, Sumatera Barat, pada 13–19 Juli 2025. Salah satu pemicu yang disebut adalah hadirnya tokoh-tokoh politik dan aparat negara dalam acara tersebut.
Ketua panitia Munas, Rifaldi, menjelaskan bahwa kehadiran pejabat dari Forkopimda Sumbar dalam seremoni pembukaan merupakan bagian dari prosedur teknis, terutama karena peserta menginap di Asrama Haji yang pengelolaannya mensyaratkan koordinasi dengan pihak Forkopimda.
“Kami berkomitmen bahwa kehadiran mereka tidak mengganggu independensi kami dalam mengkritik kekuasaan,” ujar Rifald.
Adapun Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan Muhammad Ikram menjelaskan bahwa segala dinamika dan tuntutan dari Aliansi, akan diselesaikan secara internal. Menurut Ikram, eksploitasi dan pemviralan isu internal BEM SI kerakyatan seyogyanya tidak dijadikan sebagai opsi pertama ketika ruang diskusi dan mediasi masih terbuka lebar.
“Di sinilah kedewasaan emosional dapat nampak dari setiap sikap yang diambil masing-masing individu. Mahasiswa sudah akrab dengan upaya pemecahan dengan dihadapkan pada konflik horisontal sesama mahasiswa, saya berharap segala masukan dari kawan-kawan hari ini murni untuk mendewasakan aliansi,” ucap Ikram.
