Pemerintah Diminta Benahi Data Bansos & Subsidi Agar LPG 3 Kg Tepat Sasaran

Penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi energi khususnya untuk LPG 3 kg disebut banyak yang tidak tepat sasaran. Hal ini dinilai karena sistem pendataan terkait bansos dan subsidi dinilai rusak.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira melihat ada satu program terkait data yakni Satu Data Indonesia (SDI) yang sampai saat ini belum diselesaikan sejak era kepresidenan Jokowi. Maka dari itu saluran bansos dan subsidi secara tepat sasaran terlihat sulit.

“Itu (SDI) proyek bermasalah era Jokowi. Padahal Bappenas sudah ditugaskan untuk melakukan pemadanan dan sinkronisasi semua data kementerian lembaga,” ungkap Bhima kepada kumparan pada Minggu (9/2).

Selain itu Bhima juga menyoroti rendahnya garis kemiskinan di Indonesia yakni 595 ribu per kapita per bulan sebagai salah satu penyebab banyak bansos dan subsidi tidak tepat sasaran.

“Akibatnya dinamika bertambahnya penduduk kelas menengah rentan dan aspiring middle class tidak ter-cover bansos. Padahal mereka berhak juga dapat bansos,” lanjutnya.

Terkait subsidi LPG 3k kg, Bhima menyarankan agar pengecer atau sub pangkalan tetap dilibatkan. Selain opsi tersebut, agar subsidi semakin tepat Ia menyarankan pemerintah menggencarkan penggunaan jaringan gas (jargas).

“Nah beban subsidi energinya digeser ke pipa jargas. Dengan jargas tidak ada lagi isu tidak tepat sasaran karena gasnya langsung dialirkan ke rumah tangga. Memang di awal investasi buat pipa gas nya mahal, tapi penghematan ke depan luar biasa,” jelas Bhima.

Selaras dengan Bhima, Ekonom dari CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai permasalahan data memang masih menjadi penyebab banyaknya bansos dan subsidi yang tidak tepat sasaran. Hal ini membuat banyak penerima yang seharusnya mendapat bansos dan subsidi justru tidak mendapatkannya sedangkan penerima yang seharusnya tidak mendapat bansos dan subsidi justru mendapatkannya.

Ia juga menyerukan agar pemerintah terus memperbarui data yang termasuk data dari Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Adapun untuk bentuk penyaluran sebenarnya pemerintah sudah melakukan perbaikan secara bertahap dari 10 tahun yang lalu dan perbaikan berdasarkan NIK sebenarnya sudah relatif tepat tetapi sekali lagi bahwa NIK ni memang harus dikonfirmasi kembali,” jelas Yusuf.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan besarnya anggaran bansos yang tidak tepat sasaran. Mantan Menko Marves itu menuturkan, dalam lima tahun terakhir, hanya separuh bansos sampai ke tangan yang berhak.

"Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," ungkap Luhut dalam akun Instagramnya, Jumat (7/2).

Perihal subsidi LPG 3 kg, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap terdapat Rp 26 triliun subsidi LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran.

Saat ini Bahlil mengungkap subsidi per tabung LPG 3 kg mencapai 20 sampai 30 persen. Total subsidi yang diberikan pemerintah mencapai Rp 87 triliun, Rp 26 triliun di antaranya tidak tepat sasaran.