21 hours ago
1
Aksi unjuk rasa di depan alun-alun Kabupaten Pati, Jawa Tengah .(MI/Akhmad Safuan)
WAKIL Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono meminta kepala daerah jangan membuat kebijakan yang memberatkan rakyat.
Hal tersebut ia sampaikan terkait polemik kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Bupati Pati Sudewo yang mendapatkan resistensi dari masyarakat Pati. Meski Sudewo membatalkan kebijakan tersebut, masyarakat Pati yang terlanjur marah dan kecewa mendesaknya untuk mundur dari jabatannya.
"Penting kita refleksi kita mengingatkan rekan-rekan kita apakah itu sesama anggota DPR, DPRD, para kepala daerah untuk untuk terus bekerja untuk rakyat dan tidak memberatkan dan tidak menunjukkan sikap-sikap yang mencederai harapan rakyat ini," kata Budisatrio di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).
Ia mengatakan pihaknya terus memantau polemik di Pati. Ia mengaku juga menghormati sikap DPRD Pati yang membentuk pansus untuk pemakzulan Sudewo.
"Kita akan terus memantau dan menghormati proses apapun yang sedang berjalan. Kita doakan hal-hal seperti ini tidak akan terjadi dan pejabat pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat dan janganlah kita-kita ini menunjukkan sikap kita yang tidak baik dan arogan," katanya.
Lebih lanjut, Budisatrio mengatakan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Partai Gerindra juga telah memberikan teguran keras kepada Sudewo atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat tersebut.
"Beliau sudah diberi teguran keras, bapak presiden juga sudah memberi perhatian sekretaris jenderal DPP Gerindra juga sudah memberikan teguran dan kami akan mengawal dan memperbaiki dan semoga ke depan itu akan bisa lebih baik dan insyaallah semoga masyarakat Pati juga kekecewaannya bisa terjawab," katanya. (Faj/P-2)
