
PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai sudah berhasil menunjukkan keseriusan alam memperkuat fondasi pembangunan manusia Indonesia melalui kebijakan strategis yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan. Hal itu sebagaimana disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI tanggal 15 Agustus 2025.
“Kami mengapresiasi fokus Presiden Prabowo pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan adalah pondasi dari keadilan sosial yang sesungguhnya,” ujar Ketua Umum Partai Ummat Periode 2025–2030 hasil Munas I Kemang, Jakarta, Aznur Syamsu, Jumat (15/8).
Salah satu kebijakan yang disorot positif adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik di seluruh Indonesia. Program ini tidak hanya mendukung kesehatan anak, tetapi juga memperkuat konsentrasi belajar dan mencegah stunting sejak dini.
“Program MBG adalah langkah konkret dalam membangun generasi sehat dan cerdas. Ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir secara nyata di tengah rakyat,” jelas Aznur.
Ia mengatakan, Partai Ummat juga mengapresiasi pembangunan dan penguatan Sekolah Unggulan serta Sekolah Rakyat yang memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama di daerah terpencil dan komunitas akar rumput.
“Kami mendukung upaya pemerataan pendidikan dengan pendekatan berbasis karakter, akhlak, dan pemberdayaan lokal. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi pusat pembentukan nilai dan kemandirian,” tegasnya.
Dalam sektor kesehatan, ia menilai bahwa peningkatan anggaran dan akses terhadap layanan kesehatan dasar, termasuk penguatan layanan ibu dan anak serta fasilitas Puskesmas di daerah tertinggal, adalah langkah penting menuju pemerataan layanan publik.
“Kesehatan adalah hak rakyat, bukan kemewahan. Pemerintah telah menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat melalui penguatan layanan kesehatan primer,” ujar Aznur.
Di bidang ketahanan pangan, ia memuji kebijakan yang mendukung petani lokal, mendorong produksi dalam negeri, serta mengintegrasikan sektor pangan dengan kebutuhan program sosial seperti MBG. Kebijakan ini dinilai sebagai wujud nyata kedaulatan pangan nasional.
“Kami mendukung penuh kebijakan yang berpihak pada petani dan menjadikan ketahanan pangan sebagai agenda utama. Indonesia harus berdaulat dalam urusan perut rakyatnya,” tegasnya.
Meski memberikan apresiasi, ia mengatakan Partai Ummat juga mendorong adanya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan di lapangan. Tantangan seperti distribusi yang belum merata, pengawasan terhadap kualitas makanan (MBG) ,keterbatasan tenaga kesehatan dan pengajar di daerah tertinggal, serta kesenjangan infrastruktur pendukung masih perlu dibenahi.
“Dukungan kami bukan tanpa catatan. Kami berharap Presiden Prabowo terus meningkatkan kualitas implementasi kebijakan, memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakan seluruh rakyat hingga ke pelosok negeri,” ungkap Aznur. (H-3)