Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto meminta kajian ulang terhadap desain pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya untuk lembaga yudikatif dan legislatif. Hal ini disampaikan oleh Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono selepas rapat terbatas dengan Presiden, Selasa (21/1/2025).
Basuki menjelaskan kajian ulang akan dilakukan untuk desain yang sudah pernah ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pengkajian ulang diutarakan Prabowo setelah menetapkan IKN akan menjadi ibu kota politik.
Basuki menuturkan pihaknya dan Kementerian PU akan membentuk tim desain IKN yang akan diarahkan langsung oleh Prabowo.
"Ini yang paling penting, beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan hunianya, juga ekosistem legislatif, jadi kantor-kantor dan huniannya," papar Basuki, dalam konferensi pers, dikutip Rabu (22/1/2025).
"Untuk yudikatif dan legislatif, dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic desainnya, beliau minta direview lagi. Kemudian kami nanti dengan Kementerian PU bersama IKN akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden tentang kedepannya," ungkap Basuki.
Oleh karena itu, Basuki menuturkan dalam menyelesaikan program dari 2025 sampai 2029, dibutuhkan APBN Rp48,8 triliun.
Biaya ini akan dipakai untuk penyelesaian kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN kawasan wilayah pemerintahan (WP) 2. Pasalnya, saat ini pembangunan masih di kawasan WP1. Dana tersebut termasuk anggaran untuk memelihara dan mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi.
"Rp48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi," papar Basuki.
(emy/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Prabowo Minta Kaji Ulang Desain IKN
Next Article Anggaran PUPR 2025 Diketok Rp116 T, dari IKN Sampai Program Prabowo