1 day ago
3
TEMPO.CO, Jakarta -- Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno menyatakan sebanyak 251 pekerja migran Indonesia terindikasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kejadian ini merupakan catatan kritis bagi SBMI agar terus menyuarakan hak-hak korban dari pelaku TPPO. “Hak korban harus terus disuarakan dan yang tak kalah penting yaitu pendamping yang harus dilindungi Undang-Undang TPPO,” ujar Hariyanto dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan Memperingati Hari Anti-Perdagangan Orang di Sekretariat SBMI, Jakarta, pada Rabu, 30 Juli 2025.
Hariyanto menyebutkan, korban TPPO tersebar di beberapa wilayah, seperti Lampung, Lampung Timur, Malang, Banten, Pemalang, dan Indramayu. “Mereka juga memiliki masalah dalam melaporkan kasus tersebut, terutama dalam persidangan,” ujar Hariyanto.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Diskusi publik yang digelar di Jakarta ini sekaligus memperingati Hari Anti-Perdagangan Orang Sedunia yang jatuh setiap 30 Juli. Bagi SBMI, hal ini bukan sekadar seremoni tahunan, tapi juga sebagai pengingat bahwa praktik perdagangan orang masih menjadi ancaman nyata, terutama bagi buruh migran Indonesia.
Dalam acara yang sama, Ketua DPW SBMI Jawa Timur Endang Yulianingsih memaparkan kasus TPPO yang terjadi di Jawa Timur, khususnya di Kota Malang. Menurut dia, terdapat eksploitasi besar-besaran yang melibatkan buruh migran perempuan.
Dugaan eksploitasi tersebut, menurut Endang, terjadi sejak perekrutan terhadap para pekerja migran. “Sejak perekrutan yang dijanjikan ke Hong Kong, para korban dipaksa bekerja domestik tanpa kontrak dan pelindungan hukum. Ini dilakukan perusahaan yang tidak memiliki izin dan sering bersembunyi di balik proses administratif pra-pemberangkatan,” ujarnya.
Endang menyoroti proses hukum yang dinilai malah merugikan korban dalam menuntut haknya dalam persidangan. Selain itu, kata dia, aparat penegak hukum tidak menunjukkan adanya iktikad yang serius dalam menangani kasus. Salah satunya aparat disebut tidak berkomunikasi baik dengan korban dan pendamping serta cenderung menghindar ketika korban mendapatkan panggilan pemeriksaan secara mendadak. "Alih-alih menjadi ruang pemulihan, justru pengadilan menyudutkan korban TPPO dan meremehkan kekerasan yang dialami,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Departemen Kemaritiman SBMI Dios Lumban Gaol memaparkan kejadian yang mereka alami saat mendampingi korban dalam persidangan. Ia menjelaskan, korban TPPO cenderung menjadi bulan-bulanan hakim dalam persidangan akibat minimnya informasi jadwal yang memadai.
Lebih lanjut, tutur Endang, korban serta pendamping masih menghadapi tindakan pembalasan dan intimidasi dari pelaku. “Kondisi ini menyoroti kelemahan pelindungan hukum bagi korban dan pendamping, sehingga memungkinkan pelaku merintangi proses hukum dan memperparah kerentanan korban,” dia menegaskan.
Pilihan Editor:
