6 days ago
13
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berbicara dalam acara Indonesia Net-Zero Summit 2025 yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta, Sabtu (26/7/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan, komitmen pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang menggunung dalam waktu dua tahun dengan program waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto sangat prihatin dengan kondisi sampah di Indonesia, khususnya di TPST Bantargebang.
Menurut dia, timbunan sampah di Bantargebang yang telah mencapai ketinggian setara gedung 20 lantai. Kondisi itu ternyata membuat Presiden Prabowo prihatin hingga menginstruksikan jajarannya segera mengatasi masalah sampah.
"Saya ditanya oleh Pak Prabowo, 'Ini sampah kita mau menggunung? Sebagai negara besar kita malu. Di Bantargebang sampah kita setara dengan gedung 20 lantai. Bagaimana menyelesaikan?' Saya bilang, 'Pak, kasih saya keppres (keputusan presiden), dua tahun saya selesaikan'," kata Zulhas saat menghadiri acara Indonesia Net-Zero Summit 2025 di Jakarta Pusat, Sabtu (26/7/2025).
Dia menyebut, pemerintah menargetkan penanganan sampah berskala besar, khususnya yang berkapasitas di atas 1.000 ton, dengan teknologi waste to energy. Zulhas menekankan, teknologi yang mengubah sampah menjadi sumber energi, telah terbukti efektif dan banyak diterapkan di berbagai negara maju.
Zulhas mengakui, selama sembilan bulan ia menjabat di Kabinet Merah Putih, proses pembangunan fasilitas PSEL kerap terkendala birokrasi yang rumit dan berbelit. "Setiap mengambil langkah-langkah tertentu, urusannya itu rumit, ruwet, berputar-putar. Padahal banyak pihak yang berminat terhadap proyek ini. Ini juga menguntungkan," kata ketua umum DPP PAN tersebut.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, kata dia, pemerintah sedang dalam tahap finalisasi penyusunan regulasi baru yang diharapkan rampung dalam satu hingga dua pekan ke depan. Zulhas menyebut, regulasi itu akan menyederhanakan rantai birokrasi yang panjang.
