APEC bahas penguatan pembiayaan UMKM untuk integrasi ke rantai pasok

Jakarta (ANTARA) - Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) menegaskan komitmennya memperkuat akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna mendorong integrasi pelaku usaha ke dalam rantai pasok dan perekonomian formal di kawasan.

Penguatan akses pembiayaan UMKM secara konsisten menjadi agenda pembahasan APEC, termasuk dalam penyelenggaraan APEC Business Advisory Council (ABAC) I Meeting di Jakarta yang menyoroti kontribusi UMKM, khususnya yang dipimpin perempuan, terhadap perekonomian APEC.

Direktur Eksekutif Sekretariat APEC Eduardo Pedrosa mengatakan pembiayaan UMKM telah lama menjadi perhatian APEC melalui berbagai inisiatif yang bertujuan mengintegrasikan pelaku usaha kecil ke dalam perekonomian formal dan rantai pasok.

"Ini adalah hal yang sudah lama menjadi perhatian kami. Selama ini, APEC telah menjalankan berbagai inisiatif untuk mengintegrasikan UMKM ke dalam perekonomian formal, termasuk ke dalam rantai pasok,” kata Pedrosa dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Jumat.

Baca juga: APEC 2026 angkat isu penguatan integrasi ekonomi regional

Pedrosa menuturkan pembiayaan menjadi isu krusial karena merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku UMKM. Banyak UMKM belum memiliki akses maupun perangkat yang memadai untuk memenuhi persyaratan know your customer (KYC), sementara lembaga perbankan membutuhkan data dan informasi yang lengkap untuk penyaluran pembiayaan.

"Dalam banyak kasus, UMKM menghadapi kesulitan besar untuk memperoleh pembiayaan dan masuk ke sektor formal. Di sinilah ABAC berperan sebagai platform yang menghadirkan contoh-contoh praktik baik tentang bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi,” ujarnya.

Selain persoalan pembiayaan, Pedrosa mengatakan proses formalisasi UMKM juga menjadi tantangan yang tidak hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga berbagai anggota ekonomi APEC lainnya.

Proses tersebut kerap dihadapkan pada prosedur yang kompleks, kebutuhan dokumen yang beragam, serta biaya dan waktu yang tidak sedikit, sehingga membuat banyak pelaku usaha enggan beralih ke sektor formal.

Menurut dia, penyederhanaan proses pendaftaran usaha dapat mempercepat transformasi UMKM menjadi entitas formal, membuka akses pembiayaan yang lebih luas, serta memungkinkan pemanfaatan berbagai instrumen pendukung lainnya.

UMKM mencakup lebih dari 97 persen dari seluruh pelaku usaha dan menyerap lebih dari separuh tenaga kerja di seluruh perekonomian APEC. Pada 2022, APEC telah mengeluarkan Panduan Manajemen Risiko APEC untuk UMKM yang bertujuan memberikan pedoman langkah dan strategi dalam pengelolaan risiko usaha.

Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 21 anggota ekonomi APEC, bersama negara lain seperti Malaysia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

APEC adalah forum ekonomi regional beranggotakan 21 negara di lingkar Pasifik yang didirikan pada tahun 1989 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan bebas, investasi, dan kolaborasi teknis. APEC berfokus pada kerja sama tidak mengikat (non-binding) guna meningkatkan kesejahteraan di kawasan.

Anggota APEC mencakup lebih dari 60 persen produk domestik bruto (PDB) global dan mewakili lebih dari 2,9 miliar penduduk dunia.

Baca juga: Prabowo dorong penguatan UMKM dan lawan kejahatan lintas batas di APEC

Baca juga: APEC resmi luncurkan agenda 2026 di China, perkuat integrasi ekonomi

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.