Dedi Mulyadi: Bandung Raya bisa tenggelam jika tata ruang tak diubah

Sumedang (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengingatkan para pemimpin daerah di Bandung Raya untuk segera melakukan perubahan tata ruang, terkait risiko kerusakan serius lingkungan yang bisa memicu daerah itu tenggelam pada kemudian hari.

"Kita menyadari bahwa wilayah Bandung Raya itu rawan. Artinya, Bandung bisa saja tenggelam kalau tidak dilakukan perubahan tata ruang sejak sekarang," kata Gubernur Dedi Mulyadi di Kampus IPDN, Sumedang, Selasa.

Pihaknya juga telah meminta kepada para pemimpin daerah, baik bupati maupun wali kota, untuk menahan terlebih dahulu izin perumahan hingga evaluasi selesai.

"Izin-izin perumahan yang akan diproses dan yang sudah diberikan untuk ditunda dulu, Dilakukan evaluasi tata ruang, sehingga tidak memiliki risiko yang tinggi terhadap lingkungan ke depan," ucap Gubernur Dedi Mulyadi.

Baca juga: KDM stop penerbitan izin perumahan Bandung Raya imbas banjir-longsor

Selain itu ia menekankan bahwa setiap izin perumahan harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti contoh dalam peraturan daerah Kabupaten Bandung terkait penyediaan sumur atau danau kecil untuk menampung air hujan.

Gubernur Jabar itu meminta agar pihak Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) segera berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar proses administratif izin lokasi yang habis masa berlakunya bisa dipercepat.

Tujuannya, kata dia, agar lahan potensial tidak dikuasai sembarangan oleh pihak manapun untuk menjaga fungsi tanah tetap sesuai peruntukannya.

Ia juga menegaskan agar tanah harus tetap berfungsi sebagai hutan dan pelindung tanah, sehingga tata ruang Bandung Raya bisa terjaga dan bencana seperti banjir atau penurunan tanah bisa dicegah.

Baca juga: Dedi Mulyadi berencana bangun kampung bagi korban banjir Kota Padang

Baca juga: Gubernur Jabar pastikan pemda tangani banjir rob di Indramayu

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.