DPR: Penyaluran PIP Tak Optimal di Kasus Siswa SD Bunuh Diri

WAKIL Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lalu Hadrian Irfani menyoroti penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di peristiwa kematian siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur. Pelajar kelas 4 itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena putus asa akibat keadaan ekonomi keluarganya.

Korban sempat meminta uang untuk membeli buku dan pena seharga kurang dari Rp 10 ribu. Namun permintaan itu tak bisa dipenuhi orang tua korban karena terkendala finansial.

"Kalau baca kronologi dari peristiwa di NTT sebenarnya PIP korban sudah masuk," kata dia ditemui di kompleks DPR, Jakarta, pada Kamis, 5 Februari 2026.

PIP merupakan bantuan tunai pendidikan dari pemerintah untuk siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin agar tetap sekolah. Pada 2025/2026, PIP untuk siswa SD ditetapkan sebesar Rp 450 ribu per tahun.

Namun, dia mengatakan penyaluran bantuan pendidikan kepada korban itu justru belum maksimal. Hal ini, kata Lalu, secara tidak langsung berdampak pada psikologis siswa dari keluarga rentan tersebut.

"Sehingga anak menjadi frustasi karena keterbatasan ekonomi," ucapnya.

Komisi X DPR, kata dia, bakal mencari tahu penyebab PIP tidak tersalurkan secara optimal untuk korban. Adapun dalam waktu dekat DPR akan memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk membahas kasus siswa SD yang meninggal bunuh diri ini.

Dia mengatakan pemerintah bertanggung jawab terhadap hilangnya satu nyawa pelajar kelas 4 tersebut. Menurut dia, harus ada langkah cepat dan konkret yang diambil untuk mengatasi persoalan ini.

"Siswa-siswi tidak boleh terbebani hanya karena keuangan atau kemampuan ekonomi orang tuanya terbatas," ucap dia.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini meminta kepada pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan program sekolah rakyat dioptimalkan. Menurut dia, keberadaan sekolah rakyat bisa membantu siswa dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan layak.

Di sisi lain, dia meyakini peristiwa meninggalnya siswa SD di Ngada, NTT ini tak berkaitan dengan kebijakan sebagian anggaran pendidikan yang dipakai untuk program makan bergizi gratis. "MBG pada prinsipnya tidak akan mengganggu anggaran pendidikan," kata Lalu.

Dalam keterangan terpisah, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan kasus siswa sekolah dasar gantung diri di Nusa Tenggara Timur tidak akan terjadi apabila sebagian dana makan bergizi gratis disisihkan untuk pendidikan. Dia menyoroti jumlah uang yang diminta sang anak. 

Menurut dia, uang yang diminta korban hampir setara harga satu kali MBG. Anwar mengatakan, bila program MBG dilaksanakan sesuai amanat konstitusi dengan mengintervensi anak dari keluarga fakir dan miskin saja, dana yang diperlukan untuk MBG cukup sekitar 10 persen dari jumlah yang sudah dianggarkan. 

“Sehingga sisanya yang 90 persen bisa dipergunakan oleh pemerintah untuk hal-hal lain, termasuk bagi mendukung dunia pendidikan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang dilakukan korban,” ujar Anwar, pada Kamis, 5 Februari 2026.

Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini