DPR Tagih Roadmap Kemenlu Soal Keanggotaan Indonesia di BoP

ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat,Syamsu Rizal, menagih roadmap atau peta jalan yang komprehensif mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Ia meminta Kementerian Luar Negeri menyusun segera arah diplomasi tersebut.

Legislator dari PKB itu menegaskan, kejelasan arah diplomasi sangat krusial agar partisipasi Indonesia dalam forum global tersebut memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional. Ia mengingatkan, jangan sampai keputusan dengan penuh risiko tersebut justru berjalan tanpa perencanaan yang matang.

“Negara harus punya roadmap yang jelas. Apa tujuan, manfaatnya, hingga risikonya bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat,” ujar Syamsu melalui keterangan tertulis pada Rabu, 4 Februari 2026. 

Syamsu juga mendesak Kementerian Luar Negeri bersama unsur pengamanan memetakan dengan konkret peluang serta dampak diplomasi yang dihasilkan dari BoP. Setelah itu, Syamsu meminta agar semua peta jalan diplomasi tersebut disampaikan seterang-terangnya kepada masyarakat. 

“Komunikasi publik yang transparan penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat terkait postur masalah internasional yang sedang dihadapi,” katanya. 

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan kesediaan Indonesia untuk bergabung dengan organisasi perdamaian besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu diputuskan dalam singkat, tepatnya dua hari setelah Indonesia menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York.

Namun begitu, Sugiono berujar pemerintah Indonesia memiliki sejumlah tolok ukur dalam keterlibatan Indonesia di BoP. Salah satunya adalah perdamaian di Gaza, Palestina pasca-agresi Israel. "Akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina," kata Sugiono di Istana Kepresidenan, Selasa, 3 Februari 2026.

Politikus Partai Gerindra itu kemudian mengatakan pemerintah bisa keluar dari BoP jika tujuan-tujuannya tidak tercapai. Namun saat ini Dewan Perdamaian belum efektif bekerja. "Kita sekarang juga belum tahu kan kantornya di mana, kemudian sekretariatnya seperti apa. Ini dia masih berproses," ucap Sugiono.