Iuran BoP Rp 16 Triliun Belum Pernah Dibahas dengan DPR

KOMISI I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi sektor pertahanan dan hubungan luar negeri mengungkapkan pemerintah belum pernah membicarakan soal iuran keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian kepada parlemen.

Anggota Komisi I DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Tb. Hasanuddin mengatakan, dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Pertahanan terakhir kali pada 26 Januari 2026 lalu, forum hanya membahas ihwal capaian kerja Kemenhan sepanjang tahun 2025, serta rencana pembangunan dan penguatan TNI untuk periode 2026-2029.

“Hingga saat ini belum pernah ada pembahasan resmi antara Komisi I DPR RI dan Kementerian Pertahanan terkait penggunaan anggaran pertahanan untuk pembayaran iuran BoP yang nilainya disebut mencapai sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat,” kata Tb. Hasanuddin saat dihubungi pada Kamis, 5 Februari 2026. 

Hasanuddin mengingatkan, setiap penggunaan anggaran pertahanan, terlebih dalam jumlah besar dan bersifat strategis, harus dibahas secara terbuka dan transparan melalui mekanisme pengawasan DPR. 

DPR, kata dia, memiliki fungsi konstitusional untuk memastikan setiap rupiah APBN digunakan secara tepat, akuntabel, dan sejalan dengan kepentingan nasional. “Jika memang ada rencana penggunaan anggaran pertahanan untuk kepentingan internasional seperti iuran BoP, maka hal tersebut wajib dikonsultasikan dan dibahas bersama DPR,” ucapnya.

Keputusan Indonesia untuk berkontribusi dalam Dewan Perdamaian sebelumnya disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui kontribusi sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,8 triliun.

Menurut Sugiono, dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pendanaan pemulihan Gaza, Palestina. Ia membantah anggapan bahwa kontribusi tersebut merupakan biaya keanggotaan Dewan Perdamaian.

‎“Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ,” ujar dia di kompleks DPR, Jakarta pada Selasa, 27 Januari 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belakangan mengatakan pendanaan kontribusi tersebut akan bersumber dari APBN dan akan disalurkan melalui Kementerian Pertahanan. “Ya, nanti selalu lewat Kemenhan, kan? Pasti selalu lewat Kemenhan,” kata Purbaya seusai menghadiri Indonesia Economic Summit di Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.

Menurut dia, pemerintah akan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran agar tidak menimbulkan tekanan fiskal baru.

Ia menyebutkan pemerintah masih memiliki sejumlah opsi, termasuk melakukan penyesuaian atau reorientasi anggaran jika diperlukan. Namun, ia menegaskan langkah tersebut akan dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga disiplin fiskal.