Jaringan Gusdurian Desak RI Keluar dari Dewan Perdamaian

JARINGAN Gusdurian Indonesia mendesak pemerintah mundur dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Jaringan ini menilai pembentukan organisasi yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu sangat kental menjadi alat kepentingan AS alih-alih untuk mendukung kemerdekaan Palestina. 

Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid menjelaskan, pengaruh kepentingan Amerika Serikat dalam Board of Peace dapat terlihat dari rancangan awal pembangunan kembali Gaza, yang dibuat secara sepihak tanpa proses konsultasi dengan otoritas Palestina. 

Bahkan, kata dia, tidak ada satu pun perwakilan dari Palestina yang duduk di jajaran anggota Board of Peace tersebut. “Rencana ini sama saja dengan melakukan pemulihan perdamaian semu tanpa kemerdekaan dan harga diri Palestina untuk menentukan nasib sendiri,” tutur Alissa. 

Putri sulung mantan presiden, Abdurrahman Wahid, ini menegaskan perdamaian tidak boleh dirumuskan oleh sepihak, apalagi mengabaikan sejarah, luka, dan suara rakyat Palestina. Menurut dia, keterlibatan Indonesia di BoP akan menempatkan Indonesia sebagai pemberi legitimasi pada kepentingan kekuatan global yang melanggengkan penindasan di Palestina.

Atas dasar itu, Jaringan Gusdurian meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan keanggotaan Indonesia dari organisasi tersebut. Jaringan Gusdurian menyarankan agar pemerintah memaksimalkan mekanisme perdamaian melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih transparan dan akuntabel. 

“Karena hal itu (BoP) nyata-nyata bukan jalan menuju kemerdekaan bangsa Palestina dan merupakan upaya dominasi politik imperial dengan bungkus perdamaian,” kata Alissa.

Terakhir, dalam pernyataan resmi tersebut, Jaringan Gusdurian mendorong kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk selalu mengontrol dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan amanah konstitusi agar tercapai kemaslahatan bangsa.

Indonesia resmi ikut serta dalam Board of Peace yang diinisiasi Presiden AS Donald John Trump pada Kamis, 22 Januari 2026 lalu. Presiden Prabowo Subianto bahkan menandatangani langsung piagam Dewan Perdamaian di sela-sela World Economic Forum yang berlangsung di Davos, Swiss.

Salah satu agenda dari organisasi ini ketika diumumkan adalah untuk membantu pembangunan kembali Gaza. Sejumlah negara yang bergabung dengan BoP ialah Israel, Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Yordania, Pakistan, hingga Bahrain.