Jika Ambang Batas Parlemen Turun, PDIP: Multipartai Ekstrem

KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa penurunan ambang batas parlemen berdampak pada terciptanya sistem multipartai ekstrem atau jumlah partai politik yang terlalu banyak.

“Apabila ambang batas parlemen itu diturunkan, maka akan terwujud sistem multipartai ekstrem,” kata dia ditemui di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat di Jakarta, pada Selasa, 3 Januari 2026.

Menurut Djarot, sistem multipartai ekstrem itu memperlemah demokrasi. Sebaliknya, mantan Gubernur Jakarta itu menganggap bahwa sistem multipartai sederhana yang justru memperkuat sistem demokrasi.

“Kita sebetulnya menginginkan sistem multipartai sederhana, di mana dengan begitu maka pelembagaan partai politik menjadi kuat dan demokrasi substansial itu bisa lebih diwujudkan,” ujar mantan anggota DPR itu.

Djarot menuturkan, PDIP masih melakukan kajian internal tentang angka ideal ambang batas parlemen. Kajian itu dilakukan oleh tim yang juga mengundang akademisi dan kalangan sipil untuk mendiskusikan revisi UU Pemilu. “Kami lagi mengkaji dan hasil kajian ini tentunya akan kita sampaikan kepada fraksi kita di DPR, khususnya di Komisi II,” kata dia.

Adapun ambang batas parlemen yang berlaku saat ini di angka 4 persen. Besaran ambang batas parlemen ini menjadi salah satu yang turut dibahas dalam persiapan merevisi UU untuk penerapan Pemilu 2029.

‎Centre for Strategic and International Studies mengusulkan agar ambang batas parlemen diturunkan secara bertahap. Pada Pemilu 2029, diusulkan penerapan ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen dan pada Pemilu 2034 diusulkan kembali turun menjadi 3 persen.

‎Sedangkan Partai Amanat Nasional berpandangan ambang batas parlemen perlu diturunkan hingga ke 0 persen. Partai pimpinan Zulkifli Hasan ini menilai penerapan ambang batas pemilihan, baik untuk pemilihan legislatif maupun presiden, sebaiknya dihapuskan.

Politikus Partai NasDem sekaligus Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 5 hingga 7 persen. Menurut dia, ambang batas mutlak dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan sebagai indikator partai politik yang sehat. Sikap yang sama juga disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Golongan Karya.

Sementara Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan masih menelaah ambang batas parlemen dalam kajian internal. Partai Demokrat pun mengaku masih mencermati berbagai usulan tentang ambang batas ini.