4 days ago
7
Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah lonjakan tarif impor terhadap barang-barang Brasil hingga 50% yang mulai berlaku pada Rabu (6/8/2025), Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menegaskan bahwa ia tidak melihat peluang untuk berbicara langsung dengan Presiden AS Donald Trump saat ini. Menurutnya, langkah tersebut hanya akan menjadi "penghinaan".
Dalam wawancara dengan Reuters di kediaman resminya di Brasilia, Lula menyatakan bahwa pemerintahnya tidak akan segera mengumumkan tindakan balasan berupa tarif serupa, dan masih akan mengandalkan dialog tingkat menteri. Namun, secara pribadi, Lula menolak untuk mengulurkan tangan lebih dulu kepada Trump.
"Saat intuisi saya mengatakan Trump siap berbicara, saya tak akan ragu untuk meneleponnya," kata Lula. "Tapi hari ini, intuisi saya mengatakan dia tidak ingin berbicara. Dan saya tidak akan menghina diri saya sendiri."
Meskipun ekspor Brasil saat ini menghadapi tarif tertinggi yang diberlakukan Trump, Lula tampak tenang dan tak gentar. Ekonomi terbesar di Amerika Latin itu dinilai cukup tangguh untuk menahan guncangan, memberikan ruang manuver lebih bagi Lula dibandingkan para pemimpin Barat lainnya.
Situasi diplomatik makin rumit karena Trump mengaitkan tarif baru ini dengan tuntutannya agar Brasil menghentikan proses hukum terhadap mantan presiden sayap kanan Jair Bolsonaro, yang kini diadili atas dugaan keterlibatannya dalam upaya kudeta hasil pemilu 2022.
Lula mengatakan bahwa Mahkamah Agung Brasil "tidak peduli dengan apa yang dikatakan Trump dan memang tidak seharusnya peduli." Ia juga menyerukan agar Bolsonaro diadili dalam perkara terpisah atas upayanya memancing campur tangan Trump.
"Kami telah memaafkan intervensi AS dalam kudeta 1964," kata Lula, yang karier politiknya dimulai sebagai pemimpin serikat buruh yang menentang pemerintahan militer hasil kudeta tersebut.
"Tapi yang ini bukan intervensi kecil. Ini adalah presiden Amerika Serikat yang merasa bisa mendikte aturan kepada negara berdaulat seperti Brasil. Itu tidak bisa diterima."
Meski demikian, Lula menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki masalah pribadi dengan Trump. Ia membuka kemungkinan pertemuan di forum internasional seperti Majelis Umum PBB bulan depan atau Konferensi Iklim PBB (COP) pada November.
Namun ia juga mengkritik keras gaya diplomasi Trump yang kerap mempermalukan tamunya.
"Apa yang dilakukan Trump terhadap Zelensky adalah penghinaan. Itu tidak normal. Apa yang dia lakukan terhadap Ramaphosa juga penghinaan," kata Lula, mengacu pada Presiden Ukraina dan Presiden Afrika Selatan.
"Seorang presiden tidak boleh menghina presiden lain. Saya menghormati semua orang dan saya menuntut dihormati."
Di tengah kebuntuan diplomatik, Lula menyebutkan bahwa para menterinya kesulitan membuka jalur dialog dengan mitra AS. Untuk itu, pemerintahnya kini fokus pada kebijakan dalam negeri guna meredam dampak ekonomi dari tarif AS, sambil tetap menjaga "tanggung jawab fiskal".
Ia menolak memberikan rincian soal langkah-langkah dukungan terhadap perusahaan Brasil, namun diperkirakan bantuan itu mencakup jalur kredit dan insentif ekspor. Ia juga menyampaikan rencana menghubungi negara-negara mitra di kelompok BRICS untuk membahas respons bersama terhadap kebijakan AS.
"Saat ini belum ada koordinasi antar-BRICS, tapi itu akan ada," kata Lula.
Ia membandingkan potensi kekuatan kolektif tersebut dengan kekuatan negosiasi serikat buruh, tempat ia dulu berkiprah. "Apa daya tawar satu negara kecil terhadap Amerika Serikat? Tidak ada."
Selain itu, Brasil juga mempertimbangkan kemungkinan mengajukan keluhan bersama dengan negara lain ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
"Saya lahir sebagai negosiator," ujar Lula. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak akan terburu-buru mengambil keputusan retaliasi. "Kita harus sangat berhati-hati," imbuhnya.
Ketika ditanya soal kemungkinan tindakan terhadap perusahaan-perusahaan AS, seperti peningkatan pajak terhadap raksasa teknologi, Lula menjawab bahwa pemerintahnya tengah mempelajari cara untuk menyamakan perlakuan pajak antara perusahaan AS dan perusahaan domestik Brasil.
Di sisi lain, Lula juga mengungkapkan rencana pemerintahnya untuk merumuskan kebijakan nasional baru terkait sumber daya mineral strategis Brasil. Menurutnya, kebijakan ini harus dilandasi prinsip "kedaulatan nasional" agar negara tidak terus-menerus hanya mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Negara Ini Naikkan Suku Bunga sampai 14,25%, Tertinggi Selama 9 Tahun
