2 days ago
5
AKSI pelarangan pengibaran bendera One Piece makin masif di berbagai daerah. Mahasiswa Universitas Riau, Kharik Anhar, yang tergabung dalam aksi pengibaran bendera Jolly Roger di komik dan serial animasi Jepang tersebut mengatakan ada imbauan dalam grup WhatsApp yang isinya ketua rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) diminta melaporkan warganya yang mengibarkan bendera One Piece. Laporan itu diminta diteruskan ke Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Bimas (Bimbingan Masyarakat).
Kharik memperlihatkan tangkapan layar yang berisi imbauan tersebut kepada Tempo. Pesan itu, kata Kharik, berasal dari rekannya yang berada di Bogor, Jawa Barat. “Ini jelas pembungkaman yang nyata. Padahal bendera Jolly Roger bentuk kritik kepada negara yang sistemnya sudah korup dan diisi oleh orang korup juga, kenapa mereka marah?” kata Kharik saat dihubungi pada Ahad, 3 Agustus 2025.
Berikut adalah isi pesan yang ada dalam tangkapan layar tersebut, “Selamat Sore. Disampaikan info dari Badan Intel Kodim bahwa tolong disampaikan ke para babinsa koramil Bogor selatan, untuk mewaspadai adanya pengibaran bendera One Piece yang saat ini sudah berkibar di daerah lain dan ramainya berita di medsos. Agar situasi menjelang HUT RI di wilayah Bogor Selatan tetap aman dan kondusif. Agar di-mo (monitor?) berita tersebut ya. terima kasih.”
Paragraf kedua dari imbauan tersebut, “Mohon kerja samanya kepada para Ketua RT dan RW ila ada yang mengibarkan bendera tersebut di wilayah tolong segera laporkan ke Babinsa dan Bimas. Terima kasih.”
Kharik menyesalkan mengapa sikap pemerintah terlampau berlebihan dengan melarang masyarakat bahkan mengancam dengan pidana. “Kami menolak pelabelan subversif terhadap kreativitas rakyat,” ujarnya.
Pemasangan bendera animasi itu, kata Kharik, telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dan tidak mengesampingkan penghormatan pada Sang Saka Merah Putih. “Kami tetap menghormati bendera negara. Karena itu kami mengibarkannya sesuai dengan aturan, meletakkan bendera One Piece secara terpisah, jangan sampai lebih tinggi atau sejajar,” kata dia.
Kharik kini menghimpun warga dan mahasiswa lain dari berbagai daerah. Ia mengonsolidasikan aksi pengibaran bendera One Piece itu agar dapat dipasang secara masif di depan rumah maupun menyebarkannya lewat sosial media. Kini setidaknya sudah ada 320 orang yang tergabung dalam aksi kampanye pengibaran bendera anime bajak laut tersebut.
Seorang ketua RT di Jakarta Barat berinisial UD mengaku dirinya baru saja didatangi oleh Babinsa, Satpol PP dan Bhayangkara Pembina dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Aparat mendatangi UD untuk memastikan agar bendera One Piece tidak ada yang terpasang di wilayahnya.
UD mengatakan sebelum didatangi aparat, dia mendapatkan pesan Whatsapp dari Babinsa yang meminta agar warga di lingkungannya tidak mengibarkan bendera selain bendera Merah Putih. UD heran dengan imbauan tersebut. Ia lalu menyampaikan argumennya bahwa sudah ada pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang membolehkan pengibaran bendera One Piece.
“Mereka datang buru-buru banget. Yang mendatangi saya tadi ada Babinsa, Pol PP dan Bhabinkamtibmas. Saya ajak duduk dan diskusi, tapi enggak mau. Mereka mengajak ngobrol sambil berdiri,” ujar UD kepada Tempo pada Kamis, 7 Agustus 2025.
UD turut memperlihatkan tangkapan layar pesan Whatsapp yang berisi permintaan untuk menurunkan semua bendera One Piece yang masih terpasang di wilayahnya.
Berikut adalah isi pesan tersebut, “izin melaporkan. Laporan dari warga sekitar wilayah bapak. Terkait adanya bendera One Piece yang berkibar di wilayah Pak RT. tolong diimbau untuk diturunkan Pak RT,” tulis pesan tersebut.
Komando Daerah Militer III/Siliwangi membantah adanya perintah sweeping atau penyisiran terhadap pengibar bendera One Piece yang mendapat reaksi keras pemerintah.
Kepala Penerangan Komando Daerah Militer III/Siliwangi Kolonel Infanteri Mahmuddin mengatakan Pendam III/Siliwangi sudah memeriksa ihwal kabar agar kepala lingkungan di Bogor Selatan melaporkan ke bintara pembina desa atau Babinsa dan bimbingan masyarakat atau Bimas apabila ada pengibar bendera anime tersebut.
“Kami perlu informasikan bahwa berita tersebut tidak benar adanya perintah sweeping terhadap bendera One Piece,” kata Mahmuddin saat dimintai konfirmasi pada Senin, 4 Agustus 2025.
Sementara, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus mengandung unsur tindak pidana. Tindakan itu, kata dia, mencederai kehormatan bendera merah putih.
Budi mengingatkan, pengibaran bendera merah putih telah diatur dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Beleid itu menyatakan setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara di bawah bendera atau lambang apa pun.
Ia menyebutkan pemerintah akan mengambil tindakan hukum atas perbuatan pengibaran bendera One Piece. "Ini adalah upaya kami melindungi martabat dan simbol negara," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 1 Agustus 2025.
Bagaimana Sikap Kepala Daerah?
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau warganya mengibarkan bendera Merah Putih daripada bendera One Piece sebagai penghormatan di bulan kemerdekaan. “Merah Putih harga mati. Jadi tolong hormati, ini bulan kemerdekaan. Jadi yang dikibarkan ya bendera Merah Putih," kata Khofifah di Surabaya pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Khofifah juga mengaku telah mengeluarkan surat edaran (SE) kepada 38 kabupaten/kota agar warga mengibarkan bendera Merah Putih selama Agustus ini. Dia juga selalu menyediakan bendera Merah Putih selama kunjungan kerja untuk dibagikan kepada warga.
Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menyatakan pengibaran bendera Merah Putih harus lebih utama daripada bendera lainnya. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan pihaknya tidak melarang adanya pengibaran bendera lainnya termasuk bendera One Piece, tetapi yang diutamakan adalah bendera Merah Putih.
“Selama bendera itu tidak lebih tinggi dari Bendera Merah Putih, tidak masalah,” katanya di Kediri pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Menurut dia, pengibaran bendera lain adalah bentuk kreativitas. Bendera itu tidak hanya dalam bentuk bendera One Piece, tetapi masih banyak kartun atau anime yang juga merupakan sebuah kreativitas. Pihaknya tidak melarang adanya berbagai bentuk ekspresi yang dilakukan oleh masyarakat di wilayahnya.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melarang masyarakat mengibarkan bendera One Piece menjelang HUT ke-80 kemerdekaan RI di daerah itu.
“Kami meminta masyarakat tidak mengibarkan bendera One Piece ini,” kata Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kepulauan Babel Ferdiyan di Pangkalpinang pada Senin, 4 Agustus 2025, seperti dikutip dari Antara.
Dia mengatakan, menjelang 17 Agustus nanti, seluruh warga Babel harus mengibarkan bendera Merah Putih sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan RI.
“Saat ini, fenomena pengibaran bendera One Piece ini media sosial marak, sehingga kondisi ini bisa mempengaruhi masyarakat untuk ikut-ikutan mengibarkan bendera ini,” ujarnya.
Pemerintah Bantah Lakukan Razia bendera Merah Putih
Menanggapi razia aksi pengibaran bendera One Piece, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan tidak ada razia oleh aparat TNI maupun Polri "Enggak ada itu (razia)," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025
Pemerintah tidak mempermasalahkan keberadaan bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi maupun kritik dari masyarakat. Selain itu, menurut dia pemerintah juga terbuka terhadap berbagai bentuk kritik mengingat masih banyaknya pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.
Prasetyo menyebut indakan yang mungkin diambil hanya berlaku bagi pihak-pihak yang dengan sengaja membenturkan keberadaan bendera One Piece tersebut dengan bendera Merah Putih.
Eka Yudha Saputra, Dinda Shabrina, Novali Panji Nugroho, dan Daniel Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Larangan Kibarkan Bendera One Piece, Mural 404: Not Found, sampai Lagu Band Sukatani
