MENTERI Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan ada 143 calon guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri. Ia menyebut keputusan para guru itu dapat dimaklumi.
"Kami tidak mempersoalkan jika ada yang mengundurkan diri atau tidak memenuhi panggilan. Tentu kami sangat menghormati, kami persilakan," kata Saifullah saat mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta pada Sabtu, 9 Agustus 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saifullah mengatakan alasan utama para guru mundur ialah karena penempatan lokasi yang terlalu jauh dari daerah asal. Selain itu, ia memperkirakan para guru tersebut sudah lebih dulu mendapat penempatan dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Saifullah, mundurnya para guru ini tidak menghambat operasional sekolah rakyat. "Sekolahnya belum beroperasi, sehingga tidak mengganggu. Jadi dia belum pernah mengajar sama sekali. Memang dia tidak datang," kata dia.
Saifullah mengklaim guru-guru pengganti telah disiapkan untuk mengajar di sekolah rakyat dan akan dilantik pada tahap kedua September 2025. Ia menyebut jika ada kekurangan guru, kepala sekolah bisa mengambil alih tugasnya secara sementara.
Sebelumnya dua orang guru di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 24 Gowa, Sulawesi Selatan, menyatakan mengundurkan diri dari tugas mengajar sebelum sempat menjalankan tanggung jawab mereka.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SRMP 24 Gowa, Anwar, yang mengaku bahwa kedua guru tersebut adalah pengampu mata pelajaran Bimbingan Konseling (BK) dan Seni Budaya. Mereka bahkan belum pernah hadir di sekolah karena kendala jarak dan alasan keluarga
"Kalau guru, ada dua orang. Mereka guru BK dan Seni Budaya. Kami belum mengenal mereka karena belum pernah bertugas,” kata Anwar seperti dikutip dari Antara.
Anwar menjelaskan bahwa kedua guru tersebut berdomisili di Yogyakarta dan kesulitan untuk pindah karena alasan keluarga, termasuk istri yang juga berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kasus di Gowa hanyalah sebagian kecil dari persoalan yang lebih besar. Di seluruh Indonesia, sebanyak 160 guru Sekolah Rakyat telah mengundurkan diri, sebagaimana disampaikan oleh Saifullah kepada Tempo.
Kemensos menyatakan telah menyiapkan lebih dari 50 ribu guru cadangan yang sedang mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan siap menggantikan posisi guru yang mundur. Meski demikian, lonjakan pengunduran diri ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Kondisi serupa juga terjadi di Sekolah Rakyat Sentra Wirajaya Makassar, di mana dua guru mata pelajaran IPS dan Seni Budaya turut mengundurkan diri karena alasan jarak tempuh yang jauh dari tempat tinggal. Fenomena ini memicu kritik terhadap sistem penempatan guru yang dinilai terlalu sentralistik dan tidak mempertimbangkan kondisi geografis maupun kebutuhan lokal.
Yanuar Nugroho, pengamat kebijakan publik dari Nalar Institute, menilai bahwa sistem administratif yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terlalu kaku dan mengabaikan realitas sosial. “Penempatan yang dilakukan oleh sistem administratif tanpa mempertimbangkan domisili atau kapasitas mobilitas para guru menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan pendidikan di daerah dengan kesiapan pribadi guru,” ujar Yanuar.