MKMK ke Adies Kadir: Kini Hakim Konstitusi, Bukan Politikus

HAKIM Konstitusi Adies Kadir bertemu dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), seusai mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 5 Februari 2026. Pertemuan itu berlangsung di Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta, dan dihadiri oleh Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna, Anggota MKMK Ridwan Mansyur, dan Anggota MKMK Yuliandri.

Palguna mengatakan pertemuan itu merupakan momen perkenalan MKMK dengan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi baru yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). MKMK, kata Palguna, juga memberikan penjelasan tentang keberadaan MKMK beserta tugas dan wewenangnya.

Selain itu, MKMK menerangkan kode etik dan perilaku hakim MK yang dikenal dengan konsep “Sapta Karsa Hutama”; mekanisme kerja MKMK; serta hal-hal penting yang perlu dihindari maupun yang perlu dilakukan demi tetap terjaganya muruah dan kewibawaan MK.

“Intinya, MKMK menegaskan bahwa Adies Kadir sekarang adalah seorang hakim konstitusi, bukan lagi politisi. Tidak dipungkiri, hal demikian membutuhkan berbagai penyesuaian,” ujar Palguna, dikutip dari keterangan tertulis pada laman resmi MK, Jumat, 6 Februari 2026.

Palguna berujar, MKMK bertugas menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi melalui mekanisme pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik, baik yang bersumber dari laporan masyarakat maupun temuan internal.

Kepada Adies, Palguna menyampaikan perihal pedoman utama dalam menjaga marwah tersebut terangkum dalam Sapta Karsa Hutama. Konsep itu menjadi nilai dasar bagi setiap hakim konstitusi. Tujuh prinsip dalam Sapta Karsa Hutama menegaskan pentingnya sikap independen, imparsial, berintegritas, jujur, bijaksana, bertanggung jawab, serta menjaga kehormatan dan keluhuran martabat lembaga.

Adies Kadir mengucapkan sumpah jabatan hakim konstitusi di hadapan Presiden Prabowo dalam pelantikan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 5 Februari 2026. Pelantikan Adies dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR.

DPR sebelumnya menetapkan Adies Kadir untuk menggantikan Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi pada Januari 2026. Arief, yang telah menjadi hakim konstitusi sejak 2013, memasuki masa pensiun.

DPR dua kali menggelar uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih calon hakim pengganti Arief. Pada Agustus 2025, DPR menggelar fit and proper test terhadap Inosentius Samsul, dan kemudian menetapkannya sebagai hakim MK usulan DPR dalam rapat paripurna.

Namun lima bulan berselang, atau pada Januari 2026, parlemen membatalkan keputusan tersebut. Senayan menggelar uji kelayakan ulang untuk Adies Kadir menjadi hakim konstitusi pengganti Arief. 

Adies, yang sebelumnya merupakan kader Partai Golkar, meninggalkan partainya demi menjadi hakim konstitusi. Dia mundur dari partai beringin beberapa waktu sebelum uji kelayakan di DPR.

Selain proses pemilihan yang berlangsung kilat, rekam jejak Adies sebagai Wakil Ketua DPR sarat kontroversi. Pernyataan Adies tentang kenaikan gaji anggota DPR menjadi salah satu pemicu demonstrasi besar pada Agustus 2025.