Nenek Penolak Tambang Ilegal di Sumbar Menangis saat Rapat DPR

Korban penganiayaan di lokasi tambang ilegal di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, yang bernama Saudah, menangis saat berbicara di dalam rapat dengar pendapat Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 2 Februari 2026. Perempuan berusia 68 tahun itu menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang membantunya, termasuk ke perwakilan Komisi Nasional Perempuan, Komnas HAM, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang hadir dalam rapat.

"Saya sebagai korban yang bernama Saudah, berterima kasih atas kepedulian kalian semua. Tidak ku sangka begini. Atas kejadian ini yang sampai aku ke sini," kata Saudah di Kompleks DPR, Jakarta, pada Senin hari ini.

Saudah mulai terisak saat berujar bahwa ia mendengar semua perkataan yang dipaparkan oleh hadirin dalam rapat. Sebelum Saudah berbicara, Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor dan Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin secara bergantian melaporkan perkembangan penanganan kasus ini.

Saudah hanya memberikan pernyataan singkat setelah didorong oleh Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya untuk berbicara langsung di forum ini. Saudah kembali menyampaikan rasa syukur dan terima kasih karena mendapat kepedulian dari banyak orang.

"Terima kasih kalian semua yang menyayangiku. Tadi ku mulai dengan bismillah ku akhiri dengan alhamdulillah," ujar dia.

Kasus penambangan emas ilegal di Sumatera Barat sebelumnya menjadi sorotan publik setelah seorang perempuan lanjut usia, Saudah, mengalami penganiayaan. Perempuan yang biasa disapa Nenek Saudah itu dipukul saat memprotes aktivitas penambangan emas ilegal di Nagari Padang Mantinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. 

Akibat penganiayaan tersebut, Nenek Saudah sempat tidak sadarkan diri sebelum warga menemukannya. Peristiwa itu terjadi pada 1 Januari 2026. Polres Pasaman lantas menetapkan pria berinisial IS atau MK sebagai tersangka tunggal pada 6 Januari 2026.

Dalam sesi rapat dengan DPR itu, perwakilan keluarga Saudah mengatakan bahwa pihak korban meyakini pelaku kekerasan lebih dari satu orang. Keluarga berharap bahwa RDP ini dapat memberikan titik terang bagi kasus Saudah. 

Komnas HAM bersama Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Provinsi Sumbar serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar, membahas kasus dugaan pelanggaran HAM serta dampak kerusakan lingkungan yang terjadi pada kasus Nenek Saudah.

Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM bersama PBHI dan Walhi Sumbar menampilkan surat dugaan persekusi yang dialami Saudah. Surat yang ditandatangani Ninik Mamak Lubuk Aro, Kecamatan Rao serta disaksikan beberapa orang itu berisikan dua poin penting.

Pertama, saudari Saudah secara resmi dikeluarkan dari masyarakat Dusun VI Lubuk Aro dan tidak akan diselesaikan segala urusannya dalam kampung.

Kedua, bagi pemuka masyarakat ataupun masyarakat yang menyelesaikan apapun hajatnya, maka yang bersangkutan dianggap keluar dari masyarakat Dusun VI Lubuk Aro, dan tidak akan diurus urusannya di kampung.

Sementara itu, perwakilan dari PBHI Sumbar, Teddy Berlian mengatakan pihaknya terus mengawal kasus tersebut termasuk mempelajari pasal-pasal yang akan digunakan oleh pihak kepolisian dalam mengusut pelaku.

"Peristiwa itu terjadi pada 1 Januari 2026 dan KUHP baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026, jadi kita menyoroti proses hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian," kata Teddy dikutip dari Antara.