19 hours ago
3
Sejumlah guru mengikuti kegiatan Lokakarya Pembelajaran Mendalam di Cipanas Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (5/8/2025)(ANTARA)
DIRJEN Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menegaskan bahwa implementasi pelaksanaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di setiap provinsi di Indonesia rencananya akan diberlakukan pada 2026.
“Sesuai timeline, replikasi PJJ di provinsi di tahun ajaran 2026/2027,” ungkapnya kepada Media Indonesia, kemarin.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyambut baik peluncuran sekaligus peta jalan yang telah dibuat Kemendikdasmen. Menurut Hetifah, PJJ tidak hanya alternatif, tetapi juga merupakan solusi untuk memenuhi hak konstitusional seluruh warga Indonesia dalam mendapatkan pendidikan. “Kesimpulannya adalah perlu kolaborasi semua pihak dan peran orangtua juga sangat penting untuk keberhasilan dari program Pendidikan Jarak jauh ini,” pesan Hetifah.
KEJAR KETERTINGGALAN
Rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengimplementasikan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di seluruh provinsi tahun depan merupakan langkah yang bagus.
“Langkah yang sangat bagus. Indonesia sudah ketinggalan dibandingkan banyak negara tetangga yang sudah menerapkan pendidikan yang berprinsip anywehere, anytime,” ungkap Pengamat Pendidikan sekaligus Rektor Institut Media Digital Emtek (IMDE), Totok Amin Soefijanto, kepada Media Indonesia, kemarin.
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa ekspansi teknologi pendidikan berbasis digital sudah luas sekarang ini, sehingga ke depannya, siapapun dapat belajar apapun dan di manapun.
Di lain pihak, pemerhati pendidikan sekaligus CEO Jurusanku, Ina Liem, merasa khawatir bahwa pelaksanaan PJJ ini hanya untuk hanya untuk menutupi kegagalan pemerintah mengatasi masalah di lapangan.
“Mulai dari distribusi guru yang timpang sampai jam-jam kosong di sekolah. Jangan-jangan nanti guru dan sekolah malah beralasan, gak usah hadir pun bisa, toh ada PJJ,” kata Ina Liem. (H-1)
