PLN dan Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pasokan Listrik di Kepulauan Seribu

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menyepakati penguatan sistem ketenagalistrikan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kesepakatan tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Langkah strategis ini bertujuan untuk menjamin pasokan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan di wilayah kepulauan, guna menunjang sektor pariwisata, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan listrik merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi warga di wilayah terluar Jakarta.

“Kelistrikan yang andal di Kepulauan Seribu sangat krusial untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pengembangan potensi daerah. Kami berharap melalui kerja sama ini, kualitas hidup masyarakat kepulauan dapat terus meningkat secara optimal,” ujar Uus.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, menyatakan kesiapan pihaknya dalam memperkuat infrastruktur kelistrikan di Kepulauan Seribu. Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang di wilayah tersebut.

“PLN berkomitmen menghadirkan listrik yang andal hingga ke pelosok kepulauan. Kerja sama ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan keandalan sistem, sekaligus mendukung geliat ekonomi dan sektor pariwisata yang menjadi andalan Kepulauan Seribu,” jelas Andy.

Pemerataan Pembangunan Jakarta

Penandatanganan kerja sama ini mencakup koordinasi intensif dalam pengembangan ketenagalistrikan yang inklusif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PLN sepakat bahwa pemerataan pembangunan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah kepulauan.

Dengan adanya penguatan infrastruktur ini, diharapkan kendala teknis kelistrikan yang selama ini menjadi tantangan di wilayah perairan dapat diminimalisir. Langkah ini juga selaras dengan visi Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan dan ramah investasi di segala sektor, termasuk di wilayah pesisir.