PENASIHAT Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, menilai dinamika geopolitik global perlu disikapi secara serius oleh pemerintah dan TNI. Hal ini ia sampaikan menanggapi pertemuan terbatas dengan sejumlah menteri dan pimpinan TNI yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jumat, 1 Agustus 2025.
Dudung mengatakan, situasi geopolitik yang berkembang saat ini tidak hanya melibatkan kawasan regional, tapi juga konflik-konflik di tingkat internasional.
"Kami melihat baik regional maupun internasional. Ada perang antara Iran dengan Israel, begitu juga seperti Pakistan dengan India, lalu Thailand dengan Kamboja," kata Dudung saat berkunjung ke kantor Tempo, Selasa, 5 Agustus 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu, kondisi tersebut harus diantisipasi secara matang oleh TNI. Ia menekankan pentingnya kesiapan operasional pasukan yang disiapkan oleh masing-masing kepala staf angkatan. "Artinya ini perlu disikapi. Panglima sebagai pengguna kekuatan di lapangan harus mengantisipasi kesiapan operasional, kesiapan prajurit," ujar Dudung.
Dudung juga menyinggung bahwa ancaman terhadap pertahanan nasional tak selalu datang dari luar negeri. Ia menyebut faktor ideologi, politik, ekonomi, serta keamanan dalam negeri sebagai potensi gangguan terhadap persatuan bangsa.
"Ancaman bisa juga dari dalam, seperti bidang ideologi, politik, ekonomi. Kita tahu sendiri situasi ekonomi sekarang tidak begitu bagus. Begitu juga dengan situasi politik yang ramai di media," kata dia.
Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo perlu memberikan arahan strategis secara langsung untuk merespons situasi tersebut. "Ini juga bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu Presiden harus memberikan arahan-arahannya," kata Dudung.
Pada Jumat, 1 Agustus lalu, Presiden Prabowo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan TNI untuk membahas strategi pertahanan nasional di tengah meningkatnya ketegangan global. Hal itu terungkap dari pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
“Saya mendukung penuh visi Presiden untuk membangun kekuatan pertahanan yang tangguh, modern, dan mandiri - demi memastikan kedaulatan negara tetap terjaga dalam setiap kondisi,” kata Sjafrie melalui Instagram pribadinya, dikutip Selasa, 5 Agustus 2025.