Respons Konsil Kesehatan atas Putusan MK soal Kedudukan KKI

KETUA Konsil Kesehatan Indonesia Arianti Anaya mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 182/PUU-XXII/2024 mempertegas peran KKI sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam perkara ini MK memutuskan bahwa konsil harus kembali bertanggung jawab langsung kepada Presiden, atau tidak lagi melalui menteri kesehatan. 

Keputusan ini sekaligus memangkas peran Menkes dalam struktur Konsil Kesehatan Indonesia pada Pasal 268 Ayat 2 UU Kesehatan/2023. Sebab, dalam aturan yang digugat, konsil bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan.

"Bagi KKI, putusan ini menegaskan mandat sebagai penjaga mutu, etika, dan profesionalisme tenaga kesehatan demi perlindungan masyarakat," kata Arianti saat dihubungi pada Ahad, 1 Februari 2026.

Konsil Kesehatan merupakan lembaga nonstruktural yang bertugas mengatur, membina dan mengawasi mutu keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan. Salah satu kerja konkretnya ialah berwenang menerbitkan surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik dokter.

Menurut Arianti, putusan MK tidak mempengaruhi kerja-kerja Konsil Kesehatan yang sedang berjalan. Hal itu meliputi pelaksanaan uji kompetensi, mekanisme pemberian sertifikat kompetensi oleh Kolegium, maupun STR. Ia menjamin seluruh proses tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu oleh putusan ini.

Berikutnya, Arianti juga meyakini bahwa putusan ini tidak menjadi dasar untuk membubarkan struktur Konsil Kesehatan yang dibentuk Menkes Budi Gunadi Sadikin pada 2024 silam. "Tidak perlu ada kekhawatiran pengurus lembaga tersebut akan diberhentikan atau diganti," ujar dia.

Arianti juga mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga memperjelas posisi dan hubungan kelembagaan antara KKI dengan Kolegium Kesehatan di masing-masing disiplin cabang ilmu. Dampaknya, ia menilai bahwa peran dan kewenangan kedua lembaga menjadi makin jelas dan saling melengkapi.

Ia menuturkan, KKI ke depannya akan bergerak lebih cepat dalam mengambil langkah untuk memperkuat akuntabilitas, tata kelola, sekaligus konsolidasi peran Kolegium Kesehatan. KKI juga disebut akan mendorong kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar sistem kesehatan nasional berjalan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Tentunya KKI akan menjalankan mandat ini secara hati-hati, independen, dan bertanggung jawab, dengan tujuan utama melindungi masyarakat dan meningkatkan mutu layanan kesehatan di Indonesia," ujar dia.

Gugatan kedua ini diajukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) bersama 52 pemohon lainnya yang di antaranya berprofesi sebagai dokter dan dokter gigi. Pemohon keberatan dengan konsep Konsil Kesehatan Indonesia yang baru dan meminta agar Konsil Kedokteran Indonesia dibentuk secara terpisah untuk tenaga medis, tidak disatukan di bawah menteri.

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih, mengatakan ada ketidaksesuaian antara substansi dan perumusan norma dalam Pasal 268. Konsil disebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Namun di sisi lain konsil dalam menjalankan perannya diharuskan bersifat independen.

"Dalam konteks ini, akan sulit bagi konsil untuk dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenang, termasuk perannya secara independen," kata dia saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat, 30 Januari 2026.