Sambut Bantuan Asing, Gubernur Aceh: Mereka Menolong Masa Kita Persulit?

GUBERNUR Aceh Muzakir Manaf mengatakan daerahnya terbuka dengan bantuan dari luar negeri pascabencana banjir bandang dan tanah longsor November lalu. Muzakir berujar Provinsi Aceh tidak pernah menutup pintu untuk bantuan-bantuan asing.

Muzakir membantah pemerintah Aceh mempersulit izin masuk bantuan dari negara lain. “Mereka tolong kita kok kita persulit? Kan bodoh,” kata eks panglima Gerakan Aceh Merdeka itu dikutip dari video keterangan pers yang dia unggah di Instagram @muzakirmanaf1964 pada Senin, 8 Desember 2025.

Muzakir menyampaikan sikap itu setelah rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan gubernur di posko terpadu penanganan bencana di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh pada Ahad malam, 7 Desember 2025. Seusai rapat itu, Muzakir menjelaskan beberapa bantuan internasional telah tiba di Aceh.

Menurut Muzakir, bantuan asing sah-sah saja diterima dalam kondisi pascabencana. Dia berkata tidak ada larangan untuk menerima bantuan dari luar negeri, baik dari lembaga nonprofit atau pemerintah, kepada warga terdampak bencana.

Muzakir berujar bantuan dari luar negeri sudah diterima Aceh setelah bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi secara luas pada akhir November lalu. Salah satunya bantuan dokter dan obat-obatan dari Kuala Lumpur, Malaysia. “Tersalur semuanya dan bahkan tidak cukup,” ucapnya.

Pemerintah pusat sebelumnya menyatakan belum membuka ruang bagi negara lain untuk menyalurkan dana bantuan penanganan bencana Sumatera. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih sanggup mengatasi seluruh masalah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Kami merasa bahwa pemerintah, semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kami hadapi," kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.

Menurut Prasetyo, banyak negara yang memberi perhatian kepada bencana ini. Ada juga negara lain yang ingin memberi bantuan. Namun, politikus Gerindra ini mengatakan pemerintah masih sanggup mengatasi berbagai masalah. Pemerintah memiliki stok pangan  dan BBM yang cukup.

"Termasuk harus menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal ya," kata Prasetyo. "Kami usahakan dilakukan dropping dari udara karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang dihadapi di lapangan."

Prasetyo mengklaim alokasi dana siap pakai dalam APBN cukup untuk mendanai penanganan bencana. Alokasi dana tersebut tersedia sebesar Rp 500 miliar tahun ini.