Sekjend Demokrat: Ambang Batas Parlemen Harus Tetap Ada

SEKRETARIS Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan diskursus penentuan besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold merupakan isu yang memerlukan kajian mendalam dalam pembahasannya.

Ia menilai, ambang batas parlemen yang ideal harus tetap merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. "Tetapi, menurut saya ambang batas parlemen harus tetap ada," kata Herman di kompleks DPR, MPR, dan DPD pada Rabu, 4 Februari 2026.

Menurut dia, ambang batas parlemen harus tetap diberlakukan sebagai fungsi dan penyederhanaan partai. Ia mengingatkan sejumlah pengalaman kontestasi sebelumnya yang tak menggunakan ambang batas parlemen.

Kendati begitu, kata dia, Partai Demokrat belum dapat menentukan berapa besar ambang batas parlemen yang ideal untuk diberlakukan pada pemilu 2029. "Dalam terminologi saya adalah memang ambang batasnya agak dikurangi dari yang telah ditetapkan sebelumnya," ucap anggota Komisi VI DPR itu.

Pada 20 Januari lalu, Komisi II DPR resmi membuka rapat pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, mengatakan terdapat sejumlah isu yang dibahas dalam forum yang diikuti pula oleh para akademikus dan pegiat. 

"Salah satunya adalah parliamentary threshold sebagai perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XVIII/2023," kata Aria di Kompleks DPR, MPR, dan DPD seusai rapat. 

Ia menilai parliamentary threshold menjadi hal yang krusial dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu saat ini, termasuk sebagai upaya perbaikan sistem pemilu di kemudian hari. 

Tahun lalu, Mahkamah dalam perkara Nomor 116/PUU-XVIII/2023 menghapus parliamentary threshold sebesar 4 persen yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. 

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat jika ketentuan parliamentary threshold tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin konstitusi. 

Mahkamah melanjutkan, ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Pemilu konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu 2029 dan selanjutnya sepanjang telah dilakukan perubahan.