1 day ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyerukan pembubaran Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat. Seruan itu disampaikan setelah Israel mengumumkan rencananya mencaplok Jalur Gaza.
"Saya akan mengajukan permohonan kepada Perdana Menteri dengan permintaan untuk segera mengambil langkah-langkah operasional pada rapat kabinet berikutnya guna membubarkan Otoritas Palestina," kata Ben-Gvir lewat akun X resminya, Ahad (10/8/2025).
"Ini harus merupakan respons terhadap fantasi teroris Abu Mazen (panggilan untuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas) tentang 'negara Palestina' - menghancurkan otoritas teror yang dipimpinnya," tambah Ben-Gvir.
Sebelumnya, tersiar kabar bahwa Mahmoud Abbas berencana mengumumkan transformasi Otoritas Palestina menjadi Negara Palestina saat menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada September mendatang. Sejumlah negara seperti Prancis, Inggris, dan Portugal, berencana mengakui negara Palestina di sidang Majelis Umum PBB mendatang.
Pada Jumat (8/8/2025), kabinet keamanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui rencana operasi besar-besaran untuk merebut Kota Gaza. Rencana tersebut seketika memicu kritik dan penolakan, tidak hanya dari dunia Arab dan Islam, tapi juga Barat.
Meski menuai penolakan luas, Netanyahu mengisyaratkan akan tetap melanjutkan rencananya merebut Gaza. "Kami tidak akan mengokupasi Gaza - kami akan membebaskan Gaza dari Hamas. Gaza akan didemiliterisasi, dan pemerintahan sipil akan dibentuk, bukan Otoritas Palestina, bukan Hamas, dan bukan organisasi teroris lainnya," tulis Netanyahu lewat akun X resminya pada Jumat lalu.
Rencana Israel mencaplok Gaza tidak hanya ditentang oleh Palestina, tapi juga komunitas internasional. Pada Sabtu (9/8/2025), menteri luar negeri (menlu) Italia, Australia, Jerman, Selandia Baru, dan Inggris menyuarakan penolakan mereka atas rencana pencaplokan Gaza.
"Ini akan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah parah, membahayakan nyawa para sandera, dan meningkatkan risiko eksodus massal warga sipil," kata menlu dari kelima negara tersebut dalam pernyataan bersama.
Rusia juga turut menolak rencana Israel menguasai dan mengontrol Gaza. "Hal itu berisiko memperburuk situasi yang sudah dramatis di daerah kantong Palestina tersebut, yang menunjukkan semua tanda-tanda bencana kemanusiaan," kata Kemenlu Rusia pada Sabtu lalu.
Keesokan harinya pada Ahad, giliran Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugal, Slovenia, dan Spanyol yang mengumumkan pernyataan bersama menolak rencana Israel tersebut.
Komite Menteri yang diamanatkan KTT Luar Biasa Arab-Islam tentang perkembangan Jalur Gaza menolak dan mengutuk rencana Israel mencaplok total wilayah Gaza. Rencana tersebut dinilai merupakan upaya Israel mengukuhkan pendudukan ilegalnya atas wilayah Palestina.
"Dengan tegas mengutuk dan menolak secara kategoris pengumuman Israel tentang niatnya untuk memberlakukan kendali militer penuh atas Jalur Gaza. Kami menganggap pengumuman ini sebagai eskalasi yang berbahaya dan tidak dapat diterima, pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, dan upaya mengukuhkan pendudukan ilegal serta memaksakan fakta di lapangan dengan kekerasan, yang bertentangan dengan legitimasi internasional," kata Komite Menteri yang diamanatkan KTT Luar Biasa Arab-Islam tentang perkembangan Jalur Gaza dalam pernyataannya, seperti dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Sabtu (9/8/2025) malam.
Komite Menteri menekankan, rencana Israel mencaplok Gaza merupakan keberlanjutan dari pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukannya. "Termasuk pembunuhan dan kelaparan, upaya pemindahan paksa dan aneksasi tanah Palestina, terorisme pemukim, yang merupakan kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan," ungkapnya.
Mereka menambahkan, rencana Israel mencaplok Gaza juga akan menghilangkan peluang perdamaian serta melemahkan upaya regional dan internasional menuju penyelesaian konflik, termasuk memperburuk pelanggaran berat terhadap rakyat Palestina.
