Yahya Cholil Merotasi Sekjen PBNU, Gus Ipul: Belum Final

‎SAIFULLAH Yusuf alias Gus Ipul menanggapi adanya keputusan rotasi di struktur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Dalam kebijakan rotasi ini, sejumlah pengurus tanfidziyah dikocok ulang oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf pada 28 November 2025.

‎Salah satu posisi yang dirotasi ialah Sekretaris Jenderal PBNU. Semula jabatan ini diisi oleh Gus Ipul. Yahya kemudian menunjuk Amin Said Husni untuk menjabat sekretaris jenderal, menggantikan Gus Ipul yang digeser ke Ketua PBNU bidang Pendidikan, Hukum, dan Media.

‎Gus Ipul mengatakan kebijakan rotasi itu belum final. Meski demikian, dia mengatakan tidak mempersoalkan adanya kebijakan Yahya Cholil yang merotasinya tersebut.‎

‎"Tidak apa-apa. Semuanya masih dalam proses, tunggu saja," kata dia ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta pada Senin, 8 Desember 2025.

‎Menteri Sosial ini meyakini ada cara terbaik dalam menyelesaikan konflik di internal PBNU. Dia meminta kepada pengurus wilayah dan cabang untuk tetap tenang dan sabar mengikuti perkembangan dari konflik yang mendera internal PBNU.

‎Gus Ipul berujar kini para kiai tengah mencari jalan keluar penyelesaian konflik tersebut. "Penyelesaiannya disesuaikan dengan cara-cara ulama, bukan dengan cara yang lain," ucapnya.

‎Ketua Umum PBNU Yahya Cholil menjelaskan alasan merotasi Gus Ipul dari posisi sekretaris jenderal. Dia menilai Menteri Sosial itu belum menjalankan tugasnya secara maksimal. “Misalnya, sama sekali tidak sempat menengok kantor PBNU,” ujar Yahya pada Jumat, 28 November 2025.

‎Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar mengatakan Yahya tidak lagi memiliki kewenangan mengurusi organisasi. Sebab, menurut dia, Yahya tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025.

‎Karena itu, Miftachul menyatakan penggunaan atribut ataupun pengambilan keputusan atas nama Ketua Umum PBNU yang dilakukan Yahya Cholil tidak lagi memiliki legitimasi. "Kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” ujar Miftachul pada Sabtu, 29 November 2025.

‎Risalah rapat Syuriyah PBNU pada 20 November lalu menyatakan, bahwa Yahya Cholil Staquf sudah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025.

‎Bentuk pelanggaran itu adalah ketika pengurus menghadirkan pemateri pro-Israel, Peter Berkowitz, di acara Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama di Jakarta, pada pertengahan Agustus 2025. Selain itu, jajaran Syuriyah juga menyoal tata kelola keuangan di lingkungan PBNU.

‎Dengan mempertimbangkan poin-poin itu, Syuriyah meminta Yahya untuk mengundurkan diri dalam waktu tiga hari, terhitung sejak diterimanya keputusan rapat. Namun, Yahya berkukuh mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU.

‎Jajaran Syuriyah kemudian menindaklanjuti permintaan mundur itu dengan menerbitkan Surat Edaran tentang Tindak Lanjut Keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU, pada Selasa, 25 November 2025. Surat Edaran itu menegaskan bahwa Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus Ketua Umum PBNU mulai 26 November 2025. Yahya juga dinyatakan tidak lagi berwenang dan berhak menggunakan atribut dan fasilitas yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU.

‎Yahya pun menentang surat edaran Syuriyah tersebut. Ia menilai surat edaran itu tidak sah. Dia menyebut surat edaran itu masih berstatus draf dan tidak memenuhi persyaratan administrasi organisasi sehingga tidak dapat diakui sebagai dokumen resmi.