1 day ago
5
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) sepakat meningkatkan sinergi perencanaan, pengendalian, serta akuntabilitas keuangan dan pembangunan di lingkup Pemprov Malut.
Kesepakatan kedua belah pihak ditandai dengan penandatanganan kerja sama yang diteken Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Setya Nugraha di Jakarta, Rabu (30/7/2025).
"Pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan sangat krusial untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah. Kami menaruh harapan besar agar kerja sama ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara," ucap Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Ateh mengapresiasi Pemprov Malut atas inisiatif dalam memperkuat pengawasan dan tata kelola daerah.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Kerja sama ini dinilai memperkuat sinergi antara BPKP dan Pemprov Malut dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada hasil, sehingga diharapkan menjadi katalisator bagi peningkatan reformasi birokrasi dan percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia.
Kebutuhan untuk reformasi birokrasi disebabkan adanya sejumlah permasalahan masih membayangi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, antara lain kualitas pengelolaan keuangan yang belum optimal, tata kelola dan pengendalian intern yang lemah, serta kurang berdampaknya fungsi pengawasan internal (APIP). Selain itu, isu integritas juga dinilai sebagai tantangan besar yang harus segera diatasi.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Malut menerangkan penandatanganan kerja sama antara Pemprov Malut dengan BPKP merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
"Melalui Nota Kesepahaman ini, diharapkan terbangun sinergi dan kolaborasi yang kokoh antara Pemprov Maluku Utara dan BPKP untuk mengawal pembangunan daerah secara lebih terarah dan akuntabel," kata Sherly.
Baca juga: Kepala BPKP minta seluruh pimpinan unit perkuat kapabilitas pengawasan
Baca juga: BPKP tegaskan dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih
Baca juga: Para pimpinan BPKP diminta rancang strategi terbaik kelola sumber daya
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
