2 days ago
4
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang mencatat tingkat inflasi tinggi agar segera mengambil langkah nyata untuk menekan laju inflasi, terutama bagi daerah yang realisasi inflasinya melebihi rata-rata nasional sebesar 1,87 persen secara year-on-year (YoY) pada Juni 2025.
Adapun sepuluh provinsi dengan inflasi tertinggi terdiri atas Provinsi Papua Selatan (3 persen), Bali (2,94 persen), Sulawesi Barat (2,57 persen), Sulawesi Tenggara (2,52 persen), Daerah Istimewa Yogyakarta (2,52 persen), Nusa Tenggara Barat (2,51 persen), Sulawesi Tengah (2,47 persen), Sumatera Selatan (2,44 persen), Papua Tengah (2,33 persen), dan Lampung (2,27 persen).
“Sepuluh provinsi tertinggi, kami ingatkan kembali, mulai dari Papua Selatan sampai dengan Lampung. Perlu diketahui untuk rata-rata nasional 1,87 yang garis hijau. Selanjutnya, bagi provinsi yang masih di atas garis hijau, agar berupaya sebaik-baiknya untuk bisa menurunkan kembali,” kata Tomsi dalam Rapat Pengendalian Inflasi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa.
Sementara itu, berdasarkan perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) atau proksi inflasi pada minggu IV Juli 2025, Provinsi DKI Jakarta mencatat IPH tertinggi sebesar 2,35 persen.
Posisi selanjutnya diikuti oleh Kalimantan Timur (2,24 persen), Sulawesi Utara (2,03 persen), Bali (1,93 persen), Gorontalo (1,84 persen), Sulawesi Barat (1,77 persen), Nusa Tenggara Timur (1,75 persen), Maluku (1,74 persen), Bengkulu (1,67 persen), dan Sumatera Utara (1,61 persen).
“Kami berharap, apalagi DKI yang menjadi sentral bisa segera mengevaluasi, kemudian mendapatkan simpul-simpul kenapa harga-harga secara umum di DKI ini bisa lebih tinggi daripada provinsi-provinsi yang lainnya. Nah, ini betul-betul saya minta yang mewakili DKI, Pak Asisten, itu rapatkan betul,” ujarnya.
Untuk perkembangan harga komoditas, pada minggu IV Juli 2025, beberapa komoditas tercatat mengalami kenaikan, yakni bawang merah di 296 daerah kabupaten/kota, cabai rawit di 267 daerah kabupaten/kota, dan beras di 219 daerah kabupaten/kota.
“Kita bicara beras. Beras di semua zona, satu, dua, tiga itu naik,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tomsi juga menekankan pentingnya efektivitas pelaksanaan Rakor Inflasi. Ia meminta agar para narasumber, baik yang hadir secara daring maupun luring, menyampaikan sudut pandang yang berbeda dan tidak mengulang data yang telah disampaikan oleh pihak lain.
Narasumber diharapkan menyampaikan pembaruan data dan analisis yang relevan dengan kondisi terkini di lapangan.
“Saya minta sudut pandang yang berbeda. Karena kita berupaya mencari formula, rapat ini tidak terlalu lama. Hal-hal yang sudah dibahas BPS, dibahas oleh yang lain, hanya analisa tapi tidak mengulangi datanya. Nah, ini mohon menjadikan perhatian,” tuturnya.
Turut hadir secara langsung dalam Rakor tersebut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini; Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran; Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono; serta Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
