2 days ago
4
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah proaktif dan strategis dalam menghadapi pergeseran arsitektur sistem pembayaran global yang semakin dinamis.
Misbakhun mengatakan inisiatif negara-negara BRICS, termasuk wacana penggunaan mata uang bersama, merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus disikapi serius untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
"Kita menyaksikan adanya evolusi dalam arsitektur keuangan global. Wacana pengembangan sistem pembayaran dan mata uang BRICS adalah respons logis terhadap dinamika tersebut," kata Misbakhun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dia juga menambahkan, "Ini bukan lagi soal apakah kita akan menghadapi perubahan ini, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk memanfaatkannya secara optimal demi kepentingan nasional.”
Misbakhun mengatakan sistem keuangan dunia tengah bergerak menuju tatanan multipolar yang tidak lagi bergantung pada satu mata uang dominan.
Baca juga: BI optimis RI akan jadi standar infrastruktur sistem pembayaran global
Dalam konteks tersebut, kata dia, kerja sama ekonomi melalui BRICS menjadi alternatif strategis bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mengurangi ketergantungan terhadap sistem keuangan konvensional yang rawan volatilitas.
Dia menekankan bahwa kesiapan Indonesia menghadapi transformasi ini bertumpu pada penguatan infrastruktur sistem pembayaran domestik.
Misbakhun menyinggung keberhasilan implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai bukti kemampuan Indonesia membangun sistem yang mandiri, efisien, dan berdaulat.
Pengalaman itu menjadi modal penting untuk interoperabilitas dengan platform pembayaran internasional pada masa depan, termasuk yang dikembangkan oleh BRICS.
Dia juga menyoroti tren meningkatnya adopsi mata uang digital bank sentral (CBDC) dan aset kripto oleh negara-negara BRICS, dengan volume transaksi kripto global diperkirakan melampaui 24 triliun dolar AS hingga 2025, dengan kontribusi besar dari negara-negara berkembang.
Baca juga: Kemlu: Kerja sama BRICS tawarkan sistem pembayaran alternatif
Misbakhun menuturkan bank-bank besar, seperti Sberbank dan VTB, bahkan telah mengintegrasikan sistem BRICS Pay untuk transaksi lintas negara, serta infrastruktur komunikasi keuangan dari Bank Rusia kompatibel untuk diintegrasikan oleh negara lain.
"Sekitar 159 entitas dari 20 negara telah bergabung dalam platform keuangan Rusia yang menjadi basis BRICS Pay," tuturnya.
Dia juga menegaskan pentingnya regulasi yang adaptif dan kuat sebelum Indonesia dapat berpartisipasi penuh dalam pemanfaatan instrumen mata uang alternatif, baik itu aspek perlindungan data, pencegahan aktivitas keuangan ilegal, dan stabilitas sistem keuangan.
Dia mendorong pula Bank Indonesia dan OJK untuk terus melakukan kajian mendalam mengenai potensi risiko dan manfaat dari integrasi dengan sistem keuangan baru ini.
Misbakhun optimistis dengan persiapan yang cermat maka Indonesia tidak hanya akan menjadi penonton dalam perubahan tatanan keuangan global, tetapi dapat menjadi pemain aktif yang turut menentukan arah kebijakan, memperluas pasar ekspor, dan memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa di tengah tantangan global.
Dia pun menyatakan dukungan politik dari DPR, khususnya Komisi XI DPR, terhadap pemerintah dan otoritas moneter dalam merumuskan kebijakan yang visioner.
"Namun, kesiapan teknis dan regulasi adalah kunci. Kita harus memastikan bahwa setiap langkah menuju diversifikasi penggunaan mata uang dalam transaksi internasional diimbangi dengan peningkatan kapabilitas domestik, mulai dari infrastruktur teknologi hingga literasi keuangan masyarakat," katanya.
Baca juga: Putin: Rusia, BRICS sedang kembangkan sistem pembayaran digital
Baca juga: BI: Mata uang digital bank sentral perlu dipromosikan di ASEAN
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
