3 days ago
7
Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan memberikan ruang yang besar untuk menggerakkan perekonomian di pedesaan dan mendorong sektor UMKM.
“Terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih, dapat kami sampaikan bahwa tentu OJK menyambut baik program ini yang akan memberikan ruang semakin besar untuk menggerakkan perekonomian di pedesaan maupun juga mendorong kegiatan di sektor UMKM,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin.
Untuk mendukung realisasinya, OJK terlibat dalam program piloting Kopdes Merah Putih yang sedang berjalan, dengan memahami skema pembiayaan atau intermediasi yang bisa dilakukan oleh perbankan dan LJK lain, guna membentuk skema utuh sesuai rumusan yang disusun oleh pemerintah.
Secara umum, Mahendra menegaskan dukungan penuh OJK terhadap penajaman dan prioritas kebijakan pemerintah bagi industri dan sektor yang mendapat perhatian lebih besar ke depan, termasuk yang berkaitan dengan kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS serta beberapa program prioritas pemerintah dalam Asta Cita.
Khusus untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Mahendra mengungkapkan bahwa saat ini perbankan dan pasar modal tengah memfinalkan skema pembiayaan bagi koperasi pelaksana SPPG (Satuan Pelaksana Program Gizi).
Skema mencakup kemungkinan refinancing, pembiayaan operasional (opex), dan pembiayaan peningkatan kapasitas (capex).
“Sehingga apa yang telah ada sekarang dapat diakselerasi percepatan untuk peningkatan kapasitasnya mencapai jumlah ataupun target yang ditetapkan pemerintah. Hal itu sedang dilaksanakan dan kami melihat bahwa realisasinya akan dapat segera dimulai dalam waktu dekat,” kata Mahendra.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah bakal menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai suntikan modal untuk Kopdes Merah Putih.
“Pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Keuangan melalui APBN, memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan melalui penempatan dana pemerintah. Pendanaan yang didukung pemerintah, termasuk kami menggunakan SAL yang ada di Bank Indonesia (BI), disatukan melalui fasilitas pinjaman dari perbankan,” kata Sri Mulyani.
Sebagai catatan, SAL APBN 2025 tercatat sebesar Rp457,5 triliun.
Dengan suntikan pendanaan itu, Sri Mulyani menegaskan Kopdes Merah Putih tidak mengganggu likuiditas dana pihak ketiga (DPK) perbankan.
Keempat bank yang mendapat mandat, yakni BNI, BRI, Mandiri dan BSI, bisa memberikan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih dengan suku bunga rendah 6 persen, tenor hingga 6 tahun, dan masa tenggang 6-8 bulan dengan mempertimbangkan kapasitas usaha dari masing-masing koperasi. Ketentuan ini juga turut dibahas bersama Himbara dan Kementerian BUMN.
Namun, kata Sri Mulyani, bank Himbara harus melakukan due diligence atau uji tuntas penilaian kinerja sebelum menyalurkan pinjaman. Dengan begitu, penyaluran kredit bisa dilakukan dengan baik tanpa menambah risiko bagi perbankan.
“Jadi, ini bukan masalah jatah tiap koperasi harus dapat sekian. Tapi mereka harus melakukan due diligence yang benar agar pinjaman tersebut bisa benar-benar digunakan dalam membangun ekonomi desa dan kelurahan,” jelas dia.
Sri Mulyani pun telah meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 yang mengatur rincian tata cara pinjaman bagi Kopdes Merah Putih. PMK ini ditetapkan dan diundangkan pada 21 Juli 2025.
Baca juga: OJK siap dukung kebijakan pemerintah terkait kesepakatan tarif AS
Baca juga: OJK: Kredit bank tumbuh 7,77 persen jadi Rp8.059,79 triliun pada Juni
Baca juga: OJK kembangkan SI-GRC untuk perkuat tata kelola organisasi
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
