2 days ago
8
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan proses aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) bukan hanya sekadar formalitas, namun didesain dari awal untuk menjadi pengungkit transformasi ekonomi.
"Kita membutuhkan lompatan besar, terobosan besar untuk bisa keluar dari middle income trap dan juga untuk bisa naik dari tren pertumbuhan kita yang selama beberapa tahun dalam satu dekade ini di kisaran 5 persen," kata Susiwijono dalam Diseminasi Laporan dan Diskusi Panel bertajuk "Menuju Indonesia Emas 2045: Aksesi Indonesia dalam OECD untuk Transformasi Ekonomi Berkelanjutan", yang diselenggarakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) di Jakarta, Senin (28/7/2025), sebagaimana dikutip dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurut Susi, panggilan akrabnya, dalam upaya menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan langkah-langkah konkret transformasi ekonomi melalui penguatan hilirisasi sumber daya alam, penguatan inovasi dan riset, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Aksesi Indonesia ke OECD menjadi salah satu langkah nyata dalam membangun perubahan struktural secara mendasar dengan mengadopsi praktik terbaik dunia serta turut memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan arah kebijakan ekonomi global.
Keanggotaan OECD juga akan meningkatkan kepercayaan diri investor terhadap Indonesia yang akan memiliki berbagai kebijakan, standar, dan praktik terbaik dalam isu-isu terkait tata kelola perusahaan, anti korupsi, investasi, persaingan usaha yang adil dan kompetitif, pengelolaan pasar keuangan, hingga penjaminan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Adapun pada pertemuan Dewan Menteri OECD bulan Juni 2025 di Paris, Prancis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Nasional OECD telah menyerahkan dokumen asesmen mandiri atau initial memorandum yang memuat analisa gap terhadap 240 instrumen hukum dalam 32 bidang kepada Sekretaris Jenderal OECD.
Hal tersebut merupakan pencapaian penting dalam perjalanan aksesi Indonesia, karena menjadi dasar bagi diskusi aksesi yang lebih mendalam dengan OECD.
"Penyerahan initial memorandum kemarin sebenarnya tepat satu tahun sejak kita menyerahkan peta jalan aksesi. Kita cukup disiplin. Satu tahun penuh kita menyelesaikan asesmen mandiri kita. Ini juga membuktikan komitmen seluruh kementerian/lembaga dan stakeholder terkait dalam memberikan dukungan penuh pada Tim Nasional OECD," ujar Susi.
Berdasarkan hasil asesmen mandiri, saat ini sekitar 90 persen standar dan praktik Indonesia sudah sejalan dengan yang diterapkan oleh OECD.
Meski demikian, masih terdapat ruang perbaikan menuju arah yang lebih maksimal melalui penyesuaian berbagai regulasi yang dapat mendukung perekonomian Indonesia secara lebih luas.
Melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 232 Tahun 2024, pemerintah telah membentuk Tim Nasional OECD yang melibatkan 64 kementerian/lembaga dan mitra nonpemerintah.
Upaya kolektif yang berkelanjutan ini perlu untuk dilakukan secara konsisten dengan komitmen penuh dari seluruh pemangku kepentingan.
"Kami mengharapkan bapak dan ibu semua untuk terus terlibat aktif, khususnya forum-forum seperti ini. Terima kasih teman-teman CIPS, juga dari para akademisi, lembaga think thank, kita bersama-sama menyiapkan beberapa penjelasan dari rekomendasi OECD dalam kebijakan yang lebih kontekstual dengan kebutuhan nasional kita. Sehingga kolaborasi antara akademisi, riset, kajian, lembaga think thank akan menjadi sangat penting," sebut Sesmenko.
Baca juga: Belanda dukung penuh Indonesia jadi anggota OECD
Baca juga: Menko Yusril optimistis Indonesia jadi anggota OECD tiga tahun lagi
Baca juga: Airlangga: Keanggotaan OECD buka akses pasar dan dongkrak investasi RI
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
