Kementan Gelontorkan 151 Ribu Dosis Vaksin untuk Percepat Pengendalian PMK di Jabar

Vaksinasi ternak(ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo)

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) terus memperkuat langkah pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui akselerasi vaksinasi ternak secara masif dan terukur. Sebanyak 151 ribu dosis vaksin digelontorkan untuk Provinsi Jawa Barat di tahun 2026 sebagai upaya melindungi ternak, menekan risiko penularan, serta menjaga keberlanjutan sektor peternakan.

Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Hendra Wibawa menjelaskan Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang 2026. Dari total tersebut, sebanyak 80% dialokasikan untuk zona pemberantasan, 15% untuk zona pengendalian, dan 5% disiapkan sebagai stok cadangan guna merespons cepat apabila muncul kasus baru di daerah.

Untuk Jawa Barat, Kementan mengalokasikan 151 ribu dosis vaksin PMK di tahun 2026. Alokasi ini dibagi ke dalam dua periode, yakni Januari-Maret dan Juli-Agustus dengan masing-masing sebanyak 75.500 dosis. Pada pengiriman Januari, Jawa Barat telah menerima 60.000 dosis vaksin, sementara sisa alokasi akan didistribusikan secara bertahap. 

“Pada Januari, Jawa Barat telah menerima 60.000 dosis vaksin PMK, sedangkan keseluruhan sisanya akan didistribusikan pada pengiriman berikutnya. Selanjutnya, alokasi vaksin untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat akan dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat,” kata Hendra dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu (8/2).

Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika kasus PMK yang ditemukan di sejumlah wilayah. Berdasarkan data pemantauan hingga 1 Februari 2026, tercatat 16 kejadian PMK dengan total 177 kasus di Jawa Barat. Kondisi tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai salah satu wilayah prioritas pengendalian, mengingat tingginya populasi ternak serta intensitas lalu lintas ternak antarwilayah.

Hendra juga mengingatkan pelaksanaan vaksinasi harus selalu disertai dengan penerapan biosekuriti secara konsisten. Biosekuriti berperan penting dalam mencegah masuk dan menyebarnya virus melalui manusia, peralatan, kendaraan, maupun lalu lintas ternak.

“Vaksinasi dan biosekuriti merupakan satu kesatuan dalam memutus rantai penularan PMK. Oleh karena itu, upaya vaksinasi harus dibarengi dengan penerapan biosekuriti yang disiplin dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Subang yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Subang, Asep Nuroni, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian serta para peternak yang aktif berpartisipasi dalam program vaksinasi PMK. Ia menegaskan pentingnya sikap kooperatif dari seluruh pihak dalam menghadapi PMK, mengingat pengendalian penyakit ini memerlukan keterlibatan bersama.

“Pengendalian PMK harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, para peternak melibatkan peran swasta, asosiasi peternakan dan kedokteran hewan, serta perguruan tinggi. Jika kita kompak, saya yakin Jawa Barat mampu menekan kasus PMK dan melindungi ternak kita. Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mendukung percepatan vaksinasi serta penguatan biosekuriti di lapangan,” ungkap Asep.

Di kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah mengalokasikan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) sebagai langkah konkret pengendalian wabah di berbagai daerah.

“Vaksin telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah tren kasus PMK saat ini sudah melandai,” ujar Mentan.

Ia menegaskan seluruh jajaran Kementerian Pertanian diminta tetap bergerak cepat dan siaga menghadapi potensi penyebaran PMK. Kewaspadaan, katanya, harus terus dijaga agar upaya pengendalian yang telah dilakukan tetap konsisten dan tidak melemah.

Melalui program vaksinasi ini, pemerintah berharap penyebaran PMK dapat ditekan secara signifikan, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha peternakan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, petugas lapangan, dan peternak menjadi kunci agar pengendalian PMK berjalan efektif dan berkelanjutan. (M-2)