19 hours ago
2
Kuala Lumpur (ANTARA) - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan era arogansi kekuasaan eksekutif dan yudikatif harus diakhiri melalui reformasi berkelanjutan yang tengah dilakukan.
Pesan tersebut disampaikan Anwar Ibrahim dalam pidato penutupan ASEAN Law Forum 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, sebagaimana dilansir BERNAMA.
"Pengalaman di negara-negara ASEAN, termasuk Malaysia, telah membuktikan bahwa ada kalanya arogansi kekuasaan politik melemahkan sistem hukum, dan demikian pula, ketika kerusakan dan pembusukan terjadi di lembaga peradilan dengan tuduhan korupsi, arogansi, dan penyimpangan," kata Perdana Menteri.
Menurut Anwar, pemerintah MADANI yang dipimpinnya sepenuhnya mendukung upaya reformasi yang dipelopori oleh Menteri di Departemen Perdana Menteri (Hukum dan Reformasi Kelembagaan) Datuk Seri Azalina Othman Said bersama dengan Kamar Jaksa Agung untuk memperkuat integritas sistem hukum negara.
"Ketika Menteri Azalina menekankan perlunya reformasi, ia melakukannya dengan semangat dan tekad yang kuat dalam pertemuannya dengan para menteri. Reformasi yang dilakukan bekerja sama dengan Kamar Jaksa Agung akan memberikan keyakinan baru dalam memberantas penyalahgunaan kekuasaan," ujar PM Malaysia.
Forum ASEAN Law Forum berlangsung selama tiga hari, menampilkan 58 pembicara dan moderator dalam 15 sesi yang dipimpin oleh pakar, dengan lebih dari 300 peserta dari ASEAN dan sekitarnya yang membahas berbagai isu, termasuk penyelesaian sengketa alternatif, reformasi hukum komersial, serta hubungan bisnis dan hak asasi manusia.
Baca juga: Malaysia soroti perlunya penyelesaian damai atasi isu perbatasan
Baca juga: PM Malaysia: ASEAN akan sempurna dengan bergabungnya Timor Leste
Baca juga: ASEAN siapkan tim pengamat tambahan gencatan senjata Thailand-Kamboja
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
