4.263 Huntara di 3 Wilayah Bencana Sumatera Selesai Dibangun

PEMERINTAH pusat telah membangun ribuan hunian sementara atau huntara untuk tempat tinggal sementara masyarakat terdampak bencana Sumatera di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, total pembangunan huntara di tiga provinsi tersebut mencapai 17.499 unit, dengan 4.263 unit di antaranya telah rampung atau setara 24 persen dari total rencana.

“Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan huntara terbesar,” kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 31 Februari 2026.

Benny mengatakan, dari 15.934 unit yang direncanakan untuk Provinsi Aceh, hingga akhir Januari 2026, Satgas telah selesai membangun 3.248 unit huntara atau sekitar 20 persen. Pembangunan tersebar di sejumlah kabupaten/kota terdampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

Sementara itu, Sumatera Utara mencatat progres 539 unit selesai dari total 947 unit yang direncanakan atau sebesar 57 persen. Adapun Sumatera Barat telah memiliki 476 unit huntara dari 618 unit rencana pembangunan atau setara dengan 77 persen.

“Perbedaan capaian antarprovinsi dipengaruhi oleh skala kebutuhan, kesiapan lahan, serta akses logistik di wilayah terdampak,” ujar Benni. “Meski demikian, pemerintah memastikan percepatan pembangunan terus dilakukan secara merata.”

Percepatan pembangunan huntara ini melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, badan usaha milik negara, serta mitra non-pemerintah dan lembaga filantropi. 

Benni mengatakan kerja sama lintas sektor ini bertujuan memastikan pembangunan berjalan cepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan standar kelayakan hunian sementara.

Selain pembangunan fisik hunian sementara, pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa transisi. Misalnya, pemerintah menyalurkan dana tunggu hunian (DTH) bagi keluarga terdampak yang belum menempati huntara ataupun hunian tetap. 

“Bantuan ini diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan per keluarga untuk periode tiga bulan,” kata Benni. 

Hingga akhir Januari 2026, 5.448 keluarga telah menerima DTH dari total 18.043 keluarga yang terdata di tiga provinsi terdampak, atau sekitar 30 persen.

Di Provinsi Aceh, dari 9.474 keluarga penerima, sebanyak 2.310 keluarga telah menerima DTH. Kemudian 1.666 keluarga di Sumatera Utara telah menerima bantuan dari total 6.565 keluarga terdata. 

Sementara itu, untuk penyaluran DTH di Sumatera Barat, sebanyak 1.472 keluarga telah menerima bantuan dari total 2.004 keluarga, atau mencapai 73 persen.

Benni mengatakan penyaluran DTH dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Upaya ini diharapkan dapat mempercepat berakhirnya masa pengungsian, menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta menjadi fondasi awal menuju pembangunan hunian tetap yang aman dan berkelanjutan,” kata Benni.