BNPB: Huntara Mulai Dibangun di Sumatera Barat untuk 34 KK

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan pembangunan huntara sudah lebih dulu dilakukan di Sumatera Barat. Pada Sabtu, 13 Desember 2025, sudah diletakkan batu pertama untuk pembangunan huntara di Korong Asam Pulau, Nagari Anduring, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. 

"Sudah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan huntara di Korong Asam Pulau, Nagari Anduring, Kabupaten Padang Pariaman untuk 34 KK," kata Abdul dalam konferensi pers di YouTube BNPB, Sabtu, 13 Desember 2025.

Untuk Aceh, Abdul mengatakan sudah ada dua kabupaten yang mengusulkan pembangunan huntara. Pemerintah saat ini sedang mengkaji aspek keamanan lokasi huntara di Aceh. "Sedang dikaji aspek keamanan huntara untuk tetap dijamin aman dari bencana," ujarnya. 

Sementara itu, untuk Sumatera Utara, Abdul mengatakan Tapanuli Utara sudah mengajukan 175 unit huntara di Desa Dolok dan Desa Sibalanga. Pemerintah saat ini memproses pematangan lahan itu. "Khusus Tapanuli Utara sudah dimulai proses pematangan lahan. Mereka mengajukan 175 unit," katanya. 

Abdul menjelaskan, penyiapan huntara dilakukan secara paralel dengan penanganan bencana lain. Penanganan itu adalah pencarian dan pertolongan korban, distribusi logistik, pemulihan akses jalan, akses komunikasi, serta akses energi.

Kepala BNPB Suharyanto sebelumnya mengatakan TNI dan Polri akan membangun huntara untuk para korban. Huntara tipe 36 itu akan dibangun dengan harga senilai Rp 30 juta. Huntara dapat dibangun dalam enam bulan. 

Huntara dirancang untuk menjadi tempat tinggal yang jauh lebih layak dibanding tenda-tenda pengungsian. Setiap unit diperuntukkan bagi satu keluarga.

Dia menjelaskan, huntara dirancang digunakan maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke hunian tetap (huntap). Namun bisa lebih lama bila ketersediaan lahan terhambat. Suharyanto melaporkan salah satu hambatan mendesak dalam percepatan pembangunan huntara adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.

Presiden Prabowo Subianto mengaku bersedia mencabut hak guna usaha (HGU) sementara untuk pembangunan rumah itu. "Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada," ujarnnya dalam rapat koordinasi dengan sejumlah menteri dan lembaga di Aceh, Ahad malam, 7 Desember 2025.