Gubernur Sherly: Anggaran Dipangkas Rp 800 miliar, Proyek Infrastruktur Tetap Jalan

INFO TEMPO - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan proyek-proyek infrastruktur tetap dilanjutkan meski provinsinya terkena pemangkasan anggaran daerah sebesar Rp 800 miliar.

“Pemangkasan anggaran tidak menjadi alasan untuk membatalkan janji pembangunan infrastruktur,” kata Sherly saat membuka pelatihan E-Katalog versi 6 oleh Tim LKPP, Kerja sama dengan BPKP pada Rabu, 17 Desember 2025.

Menurut gubernur perempuan pertama di maluku utara ini, pemerintah daerah memilih mengubah pola kerja dan memperketat pengelolaan anggaran ketimbang menghentikan program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan peninjauan ulang Harga Perkiraan Sendiri pada proyek-proyek infrastruktur, khususnya di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Maluku Utara. Proses ini dilakukan dengan pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dari hasil evaluasi tersebut menunjukkan potensi penghematan HPS hingga 30 persen. Sherly mengklaim efisiensi itu cukup untuk memastikan rencana proyek infrastruktur tahun anggaran 2026 tetap berjalan. “Proyek tetap cukup, tetap jalan, tapi dengan cara yang lebih efisien,” ujar dia.

Selain efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menyoroti perbaikan tata kelola sebagai bagian dari strategi menjaga keberlanjutan pembangunan. Ia menyebutkan capaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Maluku Utara pada 2025 meningkat signifikan.

Skor MCSP Maluku Utara tercatat naik dari 71 yang sebelumnya berada di zona kuning menjadi 90 dan masuk zona hijau, menunjukkan terjadi perbaikan sistem pencegahan korupsi bila dibandingkan dengan sorotan KPK pada 2024 yang menempatkan Maluku Utara sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan korupsi tinggi.

Menurut Sherly, peningkatan tersebut tidak lepas dari sejumlah upaya pembenahan, antara lain pelatihan penggunaan E-Katalog versi 6 oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta kerja sama dengan BPKP dalam mengevaluasi kewajaran dan efisiensi HPS.

Meski demikian, efektivitas efisiensi anggaran dan perbaikan tata kelola masih akan diuji dalam pelaksanaan proyek di lapangan. Pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan memastikan kualitas pekerjaan tetap terjaga di tengah tekanan untuk menekan biaya.

Dengan keterbatasan APBD, Sherly menegaskan pemerintah daerah berupaya mengelola anggaran secara lebih cermat agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan. “Maluku Utara sedang belajar, dan kami serius ingin menjadi lebih baik,” ujarnya. (*)