Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Pigai: Prestasi

MENTERI Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menilai Indonesia telah berhasil mencetak rekor bersejarah setelah seorang diplomat RI terpilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB 2026. Menurut dia, capaian ini merupakan prestasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“80 tahun RI merdeka, begitu banyak presiden, baru Prabowo Subianto presiden RI pertama kali memimpin lembaga multilateral dunia, yaitu Presiden Dewan HAM PBB,” kata Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada Senin, 2 Februari 2026.

Menurut dia, Indonesia berhasil mencatatkan prestasi sebagai pemimpin dunia sekalipun tidak pernah memiliki pengalaman di tingkat Asia Pasifik. Dia juga berpendapat posisi prestisius Presiden Dewan HAM PBB sulit disaingi lantaran itu berada tepat di bawah Sekretaris Jenderal PBB yang merupakan jabatan tertinggi di lembaga perdamaian dunia itu.

“Kalau ada yang mau menyaingi ya nanti kita lihat 50 tahun lagi apakah kita akan jadi Sekjen PBB enggak. karena hari ini yang kita raih adalah di bawah Sekjen PBB,” ucap dia.

Selanjutnya, Pigai mengklaim bahwa terpilihnya Indonesia merupakan keberhasilan Kementerian HAM yang juga didukung oleh Komisi XIII DPR. Padahal, kata dia, Kementerian HAM, merupakan lembaga baru yang dibentuk setahun belakang oleh Prabowo.

“Saya sendiri bangga Kemen HAM bisa menghadirkan prestasi yang prestisius di tengah-tengah kementerian yang baru,” ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Sidharto Reza Suryodipuro ditunjuk sebagai Presiden Dewan HAM PBB ke-20. Menurut aturan Dewan, presiden diangkat untuk menjabat selama satu tahun oleh 47 negara Anggota badan tersebut, yang berpusat di Jenewa.

Duta Besar Sidharto kini akan memimpin jalannya sidang di forum PBB setelah dinominasikan sebagai satu-satunya kandidat dari kelompok Asia-Pasifik, yang gilirannya untuk mengusulkan seorang pemimpin bagi Dewan.

Anggota lain dari blok regional tersebut termasuk Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Sidharto mengambil alih jabatan dari Presiden tahun lalu, Duta Besar Jurg Lauber dari Swiss. Indonesia akan memimpin tiga sesi Dewan yang dijadwalkan mulai akhir Februari, Juni, dan September.

Sidharto juga akan mengawasi peninjauan rekam jejak hak asasi manusia para Anggota Dewan – sebuah prosedur yang dikenal sebagai Tinjauan Berkala Universal.

Setelah dikukuhkan pada Kamis, 8 Januari 2026, Sidharto mengatakan bahwa Indonesia telah menjadi pendukung kuat Dewan sejak dimulainya pekerjaannya 20 tahun yang lalu, dan pendahulu forum Jenewa, Komisi Hak Asasi Manusia.

“Keputusan kami untuk maju berakar pada konstitusi Indonesia 1945, dan itu selaras dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB yang mewajibkan Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial,” katanya kepada para delegasi.