Kemendagri Akan Batalkan Surat Edaran Larangan Truk Sumbu 3 AMDK, Jika Tak Sejalan Ketentuan Hukum

NFO NASIONAL - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan evaluasi terhadap Surat Edaran (SE) yang mengatur operasional kendaraan angkutan barang muatan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang sudah diimplementasikan di salah satu daerah sejak 2 Januari 2026. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Kemendagri, Syahid Amels, menegaskan jika terbukti tidak sejalan dengan sistem hukum yang berlaku, SE tersebut dapat dibatalkan.

"Itu evaluasi yang tersedia yang kami tangani selama ini,” kata dia dalam acara diskusi bertajuk 'Titik Temu Kebijakan Over Dimension Over Loading: Antara Penegakan Hukum dan Kelancaran Logistik'.

Syahid Amels menegaskan, posisi surat edaran dalam tata kelola kebijakan Over Dimension Over Loading atau ODOL itu tidak boleh menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. ”SE yang dikeluarkan pemda itu mau tidak mau, suka tidak suka, harus selaras dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Penguatan Logistik Nasional yang di dalamnya termasuk mengatur soal pelaksanaan zero ODOL baru akan dimulai pada 2027 mendatang. "Jadi, surat edaran itu seharusnya isinya itu hanya menginstruksikan penegakan aturan yang sudah ada. Bukan menciptakan aturan baru seperti larangan ODOL di daerah atau agar tidak melangkahi kewenangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta hambatan logistik,” ucapnya. 

Menurut dia, itu merupakan dasar-dasar hukum atau harmonisasi atau kewenangan yang dilakukan Kemendagri dalam mengawal peraturan daerah termasuk surat edaran sampai saat ini. ”Jadi terkait masalah ODOL ini, Kemendagri hanya mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan di daerah dan itu baru mendukung penegakan ODOL-nya. Misalnya koordinasi antar dinas atau infrastruktur pendukung, bukan membuat kebijakan yang melampaui kebijakan dari pemerintah pusat,” kata dia. 

Karena itu, dia melanjutkan, dalam mendukung penyelesaian masalah ODOL ini, yang perlu dilakukan pemerintahan daerah adalah membuat aturan atau turunan untuk mendukung kebijakan ODOL nasional. Artinya, pemda melakukan edukasi, sosialisasi, dan melaksanakan kampanye berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha logistik.

”Jadi, Kemendagri bertindak sebagai jembatan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah itu sendiri. Memastikan pemda menjadi mitra aktif dalam mencapai target zero ODOL nasional, yang tujuannya untuk menciptakan transportasi di arah yang amat tertib serta berkelanjutan. Bagaimana nanti satu peraturan ini berjalan dengan baik,” ujarnya. (*)