Keputusan DPR Pilih Adies Kadir Jadi Hakim MK Disoal

DOSEN hukum tata negara dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menilai Dewan Perwakilan Rakyat berusaha melemahkan Mahkamah Konstitusi. Indikasi pelemahan itu tergambar dari keputusan DPR memilih Adies Kadir, Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar, menjadi hakim Mahkamah Konstitusi usulan dari Senayan.

Ia menduga keputusan DPR itu sebagai upaya untuk menempatkan orang-orangnya di Mahkamah Konstitusi. Tujuannya, diduga untuk mengamankan produk hukum DPR ketika di-judicial review ke Mahkamah Konstitusi. 

"Jadi, bukan hanya mengubah undang-undang, tapi menempatkan orang-orang supaya mengamankan produk hukum DPR," kata Herdiansyah, Senin, 26 Januari 2026.

Komisi III DPR menyetujui Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi usulan dari DPR, Senin, 26 Januari 2026. Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Hakim Konstitusi di Gedung Parlemen, Senin sore ini. Adies akan menggantikan Arief Hidayat yang pensiun sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, pada Februari 2026.

Keputusan DPR ini menuai pertanyaan. Sebab, DPR pernah memilih Inosentius Samsul, Kepala Badan Keahlian DPR, menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi pengganti Arief Hidayat, pada Agustus 2025. Namun, DPR tiba-tiba mengganti Inosentius dengan Adies Kadir sebagai calon hakim konstitusi usulan DPR.

Herdiansyah Hamzah menilai DPR memang sangat cepat mengganti calon hakim konstitusi. Pada Agustus 2025, Komisi III DPR sempat menyetujui Inosentius sebagai calon hakim konstitusi. Tapi, kini DPR justru menyetujui Adies sebagai calon hakim MK. 

Menurut Herdiansyah, sikap itu menunjukkan DPR menjalankan politik suka-suka yang digerakkan oleh syahwat politik. DPR bisa dengan mudah mengganti calon hakim MK dengan alasan mengamankan kepentingan politik DPR di Mahkamah Konstitusi.

"Kalau tidak diganti lagi dan pasti berkaitan dengan selera DPR. Orang paling mudah mengamankan politik DPR itu yang bakal dipilih," kata Herdiansyah. 

Ia mengatakan, calon hakim Mahkamah Konstitusi memiliki standar tinggi. Calon hakim konstitusi harus memiliki pemahaman teori dan pembuatan hukum, terutama dalam aspek konstitusional.  Calon hakim konstitusi juga harus memiliki rekam jejak yang baik.

Menurut Herdiansyah, Adies tidak memiliki semua syarat itu. Adies pernah mendapatkan kritik karena ucapannya mengenai tunjangan anggota DPR. Kenaikan tunjangan anggota DPR menjadi salah satu penyebab demontrasi Agustus 2025 yang membuat seorang pengumudi ojek online meninggal. "Bagaimana bisa orang ini diusulkan," kata dia. 

Herdiansyah melanjutkan, DPR tidak mengutamakan kompetensi dalam mengusulkan calon hakim konstitusi. Padahal, calon hakim konstitusi harus memiliki cara berpikir negarawan.

Ia berpendapat, mengusulkan Adies menjadi calon hakim konstitusi juga merupakan sebuah kekeliruan. Sebab, idealnya DPR mengusulkan figur yang berintegritas dan bebas dari afiliasi partai politik untuk mengisi lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi, minimal lima tahun sebelum dipilih. Sedangkan DPR memilih Adies tanpa jeda sama sekali. Adies masih anggota partai politik dan menjabat anggota DPR. 

Tempo berusaha mengkonfirmasi keputusan DPR itu kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengenai hal ini. Namun, Ketua Harian Partai Gerindra itu tidak bisa menjawabnya karena ia sedang melakukan ibadah umrah. Sedangkan Adies belum menjawab konfirmasi Tempo soal ini. 

Setelah Komisi III DPR menetapkannya sebagai calon hakim konstitusi, Adies mengaku sudah melalui uji kepatutan dan kelayakan calon hakim konstitusi. Ia pun menyilakan agar mengkonfirmasi kepada Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad, mengenai hakim MK yang akan digantikannya. Adapun Cucun mengatakan pengumuman secara resmi akan disampaikan, pada Selasa besok. "Besok, ya," kata Cucun.