3 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan permintaan maaf terkait kabar kepemilikan tanah oleh negara. Permintaan maaf itu sampaikan dalam konferensi di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/08/2025).
Disebutkan, permintaan maaf itu disampaikan karena ada kesalahpahaman yang timbul setelah heboh dikabarkan negara akan kuasai lahan-lahan terlantar.
"Saya atas nama Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu (terkait kepemilikan tanah) yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman," katanya.
Dia menjelaskan maksud sebenarnya dari pernyataan yang ia lontarkan adalah negara tidak serta-merta memiliki tanah masyarakat. Tapi, negara bertugas mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah yang dimilikinya.
"Dengan ketulusan dan kerendahan hati, izinkanlah saya menegaskan bahwa maksud utama saya adalah menjelaskan kebijakan pertanahan khususnya terkait tanah telantar yang sejatinya ingin saya sampaikan sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945," ucapnya.
Ditambahkan, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengatur, mengelola, dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah bagi kemakmuran rakyat. Sebagai ketentuan tambahan, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, khususnya Pasal 2 ayat (1).
"Kami menyadari dan mengakui bahwa pernyataan (terkait kepemilikan tanah) tersebut tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya disampaikan. Apalagi oleh seorang pejabat publik, karena dapat menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat," kata Nusron.
Ia berharap, dengan penjelasan yang disampaikan hari ini, masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai kepemilikan tanah sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru. Ia pun mengimbau semua pihak untuk mengelola dan memanfaatkan tanah secara produktif.
"Kami berkomitmen ke depan akan lebih hati-hati dalam memilih kata agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik, dengan jelas, dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kami dan semoga publik dan rakyat Indonesia menerima permohonan maaf kami," tutupnya.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Warga RI yang Lagi Mudik Diminta Urus Sertifikat Tanah, Ini Sebabnya
