Penanganan Bencana Lambat, PDIP Dorong Pengembalian TKD

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai pemerintah pusat dan daerah lamban dalam menangani bencana alam tahun lalu. Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengatakan salah satu alasannya karena keterbatasan anggaran.

"Salah satunya adalah keterbatasan anggaran," kata dia di Kantor Megawati Institute, Jakarta, Sabtu, 31 Januari 2026.

PDI Perjuangan pun mendorong ada alokasi anggaran ke pemerintah daerah khusus untuk persiapan tanggap bencana. Selain itu, PDI Perjuangan meminta pengembalian penuh Transfer ke Daerah (TKD) ke pemerintah daerah. Pengembalian TKD dibutuhkan supaya pemerintah daerah bisa mempersiapkan diri menghadapi bencana. 

"MBG saya kira bisa diefisienkan untuk mengembalikan anggaran yang membuat pemerintah daerah lebih berdaya, tidak saja untuk menghadapi bencana," kata dia. 

Anggaran transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 mengalami penurunan drastis dari tahun 2025. Mulanya pemerintah menetapkan anggaran TKD sebesar Rp 650 triliun untuk tahun depan—angka ini menurun 24,8 persen dari outlook 2025 sebesar Rp 864,1 triliun. Namun Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sudah menyepakati penambahan anggaran TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp 43 triliun menjadi Rp 693 triliun.

Menjawab tuntutan gubernur, Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah pusat masih ragu menambah anggaran karena menganggap masih ada penyimpangan penggunaan anggaran. Pernyataan itu diungkapkan bendahara negara saat melakukan rapat secara hibrida dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah, Senin, 20 Oktober 2025.