Penjelasan Airlangga soal Hubungan Tarif Dagang dan BoP

MENTERI Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto menepis tudingan bahwa Indonesia bergabung ke Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian sebagai konsekuensi dari negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat masih berlangsung. Ia mengatakan pengumuman hasil negosiasi tarif perdagangan antara kedua negara memang sempat mundur karena terdapat agenda penandatanganan Board of Peace di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu melanjutkan, alasan Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald John Trump itu tidak ada kaitannya dengan perundingan tarif dagang yang telah berlangsung sejak lama. “Kemarin waktu di Davos memang semua bicaranya masalah perdamaian dan juga terhadap perang yang ada,” kata Airlangga saat ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026.

Menurut Airlangga, finalisasi kesepakatan tarif dagang kedua negara tersebut akan digeser ke Februari 2026. Awalnya, finalisasi kesepakatan tarif dagang tersebut ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026.

Meski secara teknis rencana akhir kesepakatan tarif dagang sudah rampung, Airlangga berdalih pemerintah belum bisa mengumumkan tarif dagang yang disepakati lantaran belum ada penandatangan kerja sama secara resmi. “Berikutnya tinggal menunggu jadwal (pertemuan) yang akan ditentukan antara Presiden (Prabowo) dan Trump,” kata dia.

Indonesia resmi bergabung ke Dewan Perdamaian, pada 22 Januari 2026. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan keputusan tersebut diambil tidak lebih dari dua hari setelah Indonesia menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York.

Proses pengambilan keputusan yang berlangsung kilat itu menuai banyak pertanyaan dan kritikan. Apalagi keputusan tersebut diambil di tengah proses negosiasi Indonesia agar Trump menurunkan tarif resiprokal dari 19 persen yang berlaku saat ini.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menduga ancaman kenaikan tarif impor dari Trump menjadi faktor kunci yang membuat Indonesia nyaris tidak memiliki ruang untuk menolak bergabung ke Dewan Perdamaian. “Indonesia tidak punya pilihan selain bergabung. Kalau tidak, Indonesia terancam dikenakan kenaikan tarif impor,” kata Hikmahanto melalui keterangan tertulis pada Selasa, 27 Januari 2026. 

Ia berpendapat, ancaman tersebut bukan isapan jempol, tapi memiliki preseden nyata di tingkat global. Hikmahanto merujuk pada sikap Presiden Prancis yang sebelumnya menyatakan tidak akan bergabung ke Dewan Perdamaian. Namun respons Trump saat itu sangat keras. Trump, kata Hikmahanto, mengancam akan menaikan tarif impor hingga 200 persen terhadap produk Prancis. Hikmahanto menilai ancaman serupa sangat mungkin terjadi terhadap Indonesia.