Respons Prabowo soal Usulan Polri di Bawah Kementerian

PRESIDEN Prabowo Subianto terbuka dengan masukan masyarakat mengenai penempatan Polri di bawah kementerian. Sikap itu sebagai langkah mereformasi kepolisian. Informasi itu disampaikan eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad yang mengikuti pertemuan tertutup dengan Prabowo di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta, Jumat, 30 Januari 2026.

Pertemuan itu dihadiri sejumlah tokoh yang dianggap oposisi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin. "Prabowo bilang terbuka masukan dari masyarakat. Misalnya, masyarakat mau kedudukan kepolisian itu di mana? Apakah di bawah presiden atau menteri?" kata dia saat dihubungi pada Minggu, 1 Februari 2026.

Abraham merupakan satu di antara beberapa tokoh yang diundang Prabowo. Beberapa tokoh lain yang hadir, yaitu peneliti utama politik BRIN Siti Zuhro, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, dan mantan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji. 

Abraham berkata pertemuan itu salah satunya menyoroti kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi ini dilantik oleh Prabowo pada November 2025. Ketuanya, Jimly Asshiddiqie. 

Abraham bertanya kepada Prabowo mengenai perkembangan kerja komisi itu. Sebab, hasil kerja komisi belum lagi terdengar. 

Prabowo, kata Abraham, lantas meminta masukan untuk mereformasi kepolisian. Abraham menyarankan reformasi kepolisian dilakukan dengan memperbaiki struktur organisasi kepolisian. Perlu ada pergantian pucuk-pucuk pimpinan kepolisian yang dianggap kurang maksimal bekerja dalam penegakan hukum. 

Abraham mengatakan Prabowo mengaku akan berkomunikasi dengan komisi itu. Prabowo juga terbuka dengan masukan masyarakat mengenai reformasi kepolisian, termasuk kedudukan polisi di pemerintahan. 

Kata Abraham, Prabowo mengaku tidak marah dan anti terhadap kritik. Bagi Prabowo, kritik perlu untuk perbaikan kinerja pemerintah. "Oleh karena itu, Prabowo bilang, pertemuan dan diskusi kali ini bukan terakhir. Mereka akan mengagendakan lagi pertemuan dan diskusi selanjutnya di Hambalang," kata dia. 

Usulan penempatan Polri di bawah kementerian kembali muncul dalam diskusi internal Komisi Percepatan Reformasi Polri. Anggota Komisi Reformasi Polri, Yusril Ihza Mahendra menyatakan salah satu hal yang dirundingkan adalah kemungkinan reposisi Polri. "Ada pikiran-pikiran yang ingin kepolisian itu ada di bawah kementerian, seperti TNI di bawah Kementerian Pertahanan," kata Yusril pada Rabu, 21 Januari 2026.

Ide untuk mereposisi kedudukan Polri dalam pemerintahan masih sebatas pembahasan dan belum menjadi kesimpulan akhir dari komisi. "Ada pikiran-pikiran seperti itu dan memang belum merupakan satu keputusan," ujar Yusril dalam keterangan video yang diterima Tempo.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menilai wacara penempatan Polri di bawah kementerian melemahkan fungsi kepolisian. Dia berpendapat posisi Polri langsung di bawah presiden lebih ideal dalam menjalankan fungsinya.