Said Didu Dukung Langkah Prabowo Berantas Tambang Ilegal

INFO BISNIS - Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan komitmennya untuk memberantas tambang ilegal. Tujuannya adalah menyelamatkan kekayaan negara yang dirugikan hingga ratusan triliun rupiah.

Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Said Didu mengatakan niat Prabowo ini merupakan langkah yang tepat. Pasalnya, sebagai denyut nadi perekonomian dengan penghasil devisa paling tinggi, menyelamatkan tambang sama dengan menyelamatkan Indonesia.

"Karena harapan bagi bangsa Indonesia satu-satunya tinggal tambang. Tambang dan perkebunan, tidak ada harapan lain," kata Said Didu dalam Podcast Jelasin Dong! yang tayang di kanal YouTube Tempodotco pada Sabtu, 13 Desember 2025.

Namun, upaya tersebut tidak mudah direalisasikan. Pasalnya, praktik pertambangan ilegal telah mengakar sejak lama, bahkan sejak era pemerintahan sebelumnya. Kondisi ini juga kerap dimanfaatkan oleh politisi tidak bertanggung jawab sebagai ladang kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan. "Jadi saya lihat ini angkat bendera perang untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi negara kepada pemerintah yang sempat diobral," kata Said.

Setidaknya, menurut Said Didu, saat ini terdapat enam jenis praktik penambangan ilegal. Di antaranya menambang tanpa izin, memiliki satu izin tetapi melakukan penambangan di berbagai lokasi, mencuri di sekitar wilayah izin, melaporkan jumlah dan kadar tambang tidak sesuai dengan realisasi, melakukan praktik transfer pricing, serta menjalankan penambangan yang tidak sesuai dengan prosedur lingkungan.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, eselon satu yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tambang ilegal.

Namun, Said Didu menilai langkah tersebut kurang efektif karena lembaga yang menerbitkan izin seharusnya tidak sekaligus menjadi pengawas izin. "Pasti ada konflik kepentingan," kata dia.

Solusinya adalah Prabowo membentuk satuan tugas khusus dari eksternal yang bersifat independen, sehingga terbebas dari konflik kepentingan. Anggota satgas adalah orang-orang kepercayaan presiden yang tidak dapat diintervensi.

"Jadi sebenarnya menertibkan pelaku tambang ilegal adalah hanya menghindari mereka dari tekanan para perampoknya," ujarnya.

Jika Prabowo mampu merealisasikan cita-cita tersebut, Said menilai dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian nasional. Prabowo sendiri memperkirakan kerugian negara akibat praktik tambang ilegal mencapai sekitar Rp 300 triliun. Jika seluruh praktik tambang ilegal dalam enam kategori dapat diberantas, potensi tambahan pemasukan negara diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp 1.500 triliun.

"Maka kita punya ruang fiskal untuk memperbaiki untuk rakyat yang susah sekarang," ujarnya.

Adapun contoh penambangan yang baik, kata Said Didu, adalah seperti yang dilakukan oleh BUMN-BUMN yang bergerak di bidang tambang. Pasalnya, BUMN umumnya memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi sehingga dapat menjadi tolok ukur. (*)