Sensus Ekonomi 2026 Jadi Rujukan Data Ekonomi Daerah

INFO NASIONAL – Data yang lengkap dan akurat menjadi fondasi utama pengambilan keputusan pemerintah, termasuk di tingkat daerah. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), beberapa waktu lalu.

“Data yang lengkap dan akurat menjadi fondasi pengambilan keputusan. Pemerintah maupun pelaku usaha memerlukannya untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran,” kata dia. Pernyataan ini menegaskan betapa pentingnya data berkualitas dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan dunia usaha.

Sensus Ekonomi merupakan kegiatan statistik terbesar yang dilaksanakan BPS setiap sepuluh tahun. Melalui sensus ini, pemerintah memperoleh gambaran riil mengenai kondisi perekonomian nasional, sekaligus membaca tren dan dinamika dunia usaha. Data yang dihasilkan menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan strategis, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Merujuk pada laman resmi SE2026, sensus ini akan menghasilkan peta ekonomi Indonesia yang komprehensif. Pendataan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh unit usaha untuk memotret struktur ekonomi terkini.

Informasi yang dihimpun mencakup berbagai sektor usaha, baik berdasarkan skala—mulai dari mikro, kecil, menengah, hingga besar—maupun berdasarkan wilayah, dari tingkat nasional hingga kabupaten dan kota. Peta ekonomi ini menjadi dasar untuk memahami dinamika dunia usaha secara lebih akurat.

Bagi pemerintah daerah, data SE2026 memiliki arti strategis. Dengan pendataan yang mencakup seluruh pelaku usaha, pemerintah daerah dapat memahami kondisi ekonomi wilayahnya secara lebih utuh. Data sensus memungkinkan daerah memetakan klaster ekonomi yang tumbuh, mengidentifikasi sektor unggulan, serta mengenali potensi spesifik yang dimiliki setiap wilayah. Informasi ini membantu pemerintah daerah menemukan pusat pertumbuhan baru, memantau wilayah yang berkembang cepat, serta mengarahkan pembangunan agar tidak terpusat pada satu kawasan saja.

Hasil SE2026 juga sangat berperan dalam perencanaan kebutuhan infrastruktur daerah. Data sensus dapat menjadi dasar dalam pembangunan pasar, penataan sentra UMKM, penguatan jaringan logistik, serta penentuan lokasi kawasan industri dan pergudangan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan ekonomi setempat. Dengan mengetahui persebaran pusat pertumbuhan usaha, pemerintah daerah dapat menentukan wilayah yang membutuhkan peningkatan dukungan, misalnya melalui perbaikan akses jalan atau fasilitas pendukung lainnya.

Data rinci yang dikumpulkan melalui SE2026 juga memungkinkan pemerintah merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Hal ini membantu pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran. Selain itu, profil usaha yang lengkap dan terstandar nasional—mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru—mempermudah pemerintah daerah dalam mempromosikan potensi ekonomi kepada calon investor. Informasi tersebut menjadi bahan utama dalam penyusunan investment brief, mulai dari sektor yang memiliki prospek, ketersediaan tenaga kerja, hingga peluang kemitraan dengan usaha lokal.

“Statistik bukan hanya sekadar angka, tetapi memiliki makna dan cerita di baliknya,” kata Amalia Adininggar Widyasanti. Data, termasuk data SE2026, memiliki peranan penting dalam membangun ekonomi Indonesia.

Membangun dengan data ibarat membangun rumah menggunakan blueprint yang lengkap—setiap langkah terarah karena mengetahui di mana meletakkan fondasi, seberapa tinggi dinding, dan bagaimana struktur terbaiknya. Sebaliknya, membangun tanpa data seperti membangun rumah berdasarkan perkiraan: rawan kesalahan, boros sumber daya, dan berisiko runtuh. Singkatnya, data membuat pembangunan lebih terukur, efisien, dan dapat diandalkan. Membangun dengan data membutuhkan investasi, tetapi membangun tanpa data pada akhirnya akan jauh lebih mahal.

SE2026 akan dilaksanakan pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026 di seluruh Indonesia. Pengisian kuesioner secara daring (Online/CAWI) berlangsung pada 1–31 Mei 2026, khususnya untuk perusahaan besar yang akan menerima tautan pengisian melalui email. Selanjutnya, pada 1 Juni–31 Juli 2026, akan dilakukan pendataan lapangan secara langsung (door to door) untuk seluruh usaha/perusahaan yang tidak mengisi secara mandiri. Pendataan lapangan ini dilakukan oleh petugas SE2026 yang direkrut dari berbagai wilayah.

Melalui SE2026, BPS berharap Indonesia memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai struktur usaha dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang setiap tahun. Data ini akan menjadi dasar untuk melakukan rebasing PDB, memperbaiki kerangka data nasional, serta menyajikan beragam analisis ekonomi yang sangat dibutuhkan. (*)